Nurul Arifin: Intervensi Menko Polhukam ke Partai Golkar Menyakitkan

"Bukannya mendinginkan situasi malah kesannya mengompori suasana," kata Nurul, Rabu (26/11/2014).

Nurul menegaskan, Menko Polhukam seharusnya menjamin keamanan warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan, menurut Nrul, justru membuat suasana menjadi tidak kondusif.

"Kesannya mau menakut-nakuti dan mau lepas tangan jika situasi tidak terkendali. Intervensinya terlalu jauh," ujarnya.

Menurut Nurul, pernyataan Menko Polhukam juga menunjukkan bahwa ia melempar tanggung jawabnya kepada Partai Golkar. Padahal, jaminan atas rasa aman merupakan hak semua warga negara Indonesia dan tertuang jelas dalam konstitusi.

"Menyakitkan mendengar seorang menteri bicara seperti itu," kata Nurul.

Sebelumnya, Menko Polhukam meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November. Tedjo memaparkan pertimbangan pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX di Bali. Pelaksanaan munas dianggap bertepatan dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.

"Kami khawatir akan ada travel warning, Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu saja sudah," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.

Namun, Menko Polhukam hari ini membantah telah melarang penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Polri agar melarang Golkar menggelar Munas di Pulau Dewata tersebut.