Surya Paloh: Mau Keluar Perppu Bagus, Enggak Juga Enggak Apa-apa

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh tidak terlalu antusias dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menyusul disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

"Mau keluar perppu bagus, enggak keluar perppu juga enggak apa-apa. Toh keputusan sudah diambil oleh anggota Dewan," kata Surya di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10/2014).

Surya merasa sedih karena DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pilkada, yang di dalamnya mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut dia, jika Presiden Yudhoyono tidak ingin RUU itu disahkan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu dapat memerintahkan anggota fraksinya untuk tinggal di ruangan, bukan walk out dari ruang sidang.

"Seharusnya seorang Presiden dan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat mampu memproyeksikan bahwa hal seperti ini tidak boleh harus terjadi," ujar Surya.

RUU Pilkada disetujui oleh DPR dalam sidang paripurna pada 25 September 2014. Sidang itu diwarnai perdebatan alot, khususnya mengenai mekanisme pilkada langsung atau tak langsung. Partai anggota Koalisi Merah Putih mendukung pelaksanaan pilkada oleh DPRD, sementara partai pendukung presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla ingin mempertahankan pilkada langsung oleh rakyat.

Partai Demokrat, yang meminta pilkada langsung dengan 10 syarat, justru menyatakan walk out sesaat sebelum DPR melakukan voting untuk menentukan pilkada langsung atau tak langsung. Voting itu akhirnya dimenangkan oleh DPR yang mendukung pilkada tak langsung atau pilkada oleh DPRD.

SBY kecewa terhadap pilihan DPR tersebut. Sempat mewacanakan untuk tidak menandatangani UU tersebut, Presiden kini merencanakan penerbitan perppu soal pilkada.