PAN: Katanya Revolusi Mental? Mental Kita Rusak karena Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mempertanyakan komitmen revolusi mental yang diusung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Yandri mengkaitkan revolusi mental dengan penolakan Jokowi dan partai koalisinya terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Menurut dia, pemilihan kepala daerah secara langsung selama ini sudah merusak mental bangsa.

"Katanya revolusi mental? Mental kita rusak karena pilkada langsung. Terapkan dong revolusi mentalnya," kata Yandri dalam diskusi 'Pilkada Untuk Siapa?' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014).

Yandri menjelaskan, pilkada langsung yang sudah berlangsung selama 9 tahun belakangan ini memiliki banyak kekurangan, mulai dari pemborosan anggaran, politik uang, hingga konflik horizontal. Dia meyakini, berbagai permasalahan tersebut bisa diminimalkan dengan pilkada melalui DPRD.

"Kita kembalikan ke roh Indonesia yang sejati. Kita negara demokrasi. Tapi demokrasi tidak mesti semua rakyat yang memilih. Tidak harus one man one vote," ujarnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.