Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tunggu Laporan Pihak yang Dirugikan Situs Berita Palsu

Kompas.com - 30/07/2014, 18:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto mengatakan, pihaknya telah menelusuri beberapa situs yang diduga merupakan portal berita palsu. Namun, kata Agus, hingga saat ini belum ada laporan dari pemilik situs yang asli sebagai pihak yang dirugikan.

"Kita kalau mau tahu itu palsu tentu ada aslinya kan. Yang asli kan yang memiliki. Apakah benar mereka dipalsukan atau tidak, kita belum bisa pastikan karena belum ada laporan ke kita," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/7/2014).

Meskipun belum mendapatkan laporan, imbuh Agus, pihaknya tetap menelusuri informasi yang masuk untuk kemudian dianalisis. Namun, ia enggan menyimpulkan bahwa situs-situs tersebut palsu sebelum adanya laporan resmi dari pemilik situs yang asli.

"Proses penyidikan atau penyelidikan lebih lanjut kan perlu data pendukung, yaitu laporan atau pengaduan sehingga data kita miliki secara lengkap," ujarnya.

Agus pun belum dapat memastikan apakah pelaku di balik munculnya situs palsu tersebut dapat dikenakan pidana atau tidak selama belum ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Jika terbukti situs tersebut palsu, kata Agus, pelaku dapat dijerat pidana umum dengan dugaan pemalsuan.

"Kalau pemalsuan bisa pidana umum, pemalsuan keadaan, keterangan, dan situasi. Sementara apakah undang-undang lain seperti ITE, kita belum bisa melangkah lebih lanjut karena kita belum dapat laporan," ujar Agus.

Lebih jauh, Agus mengimbau kepada pemilik situs asli yang merasa situsnya dipalsukan dan dirugikan dengan munculnya situs-situs tersebut untuk segera melaporkannya ke polisi agar dapat ditindaklanjuti. Ia menambahkan, jangan sampai kabar palsunya situs-situs itu hanya ramai di dunia maya yang justru akan memunculkan ketidakpastian informasi yang beredar di masyarakat.

"Kita perlu keterangan dan data pendukung dari pemilik situs (asli) itu sendiri karena situs palsu ini kan bisa dibuat oleh siapa saja kapan saja dengan tujuan bermacam-macam," pungkasnya.

Informasi saja, setidaknya ada 10 situs berita dalam jaringan internet Indonesia dipalsukan untuk penyebaran informasi fiktif, bahkan fitnah. Dari pengecekan dan penelusuran, situs-situs yang dibajak itu dikelola media massa arus utama, yakni Antaranews.com, Beritasatu.com, Detik.com, Inilah.com, Kompas.com, Liputan6.com, Merdeka.com, Republika.com, Tempo.co, dan Tribunnews.com. Sepuluh situs tersebut dipalsukan dengan menambahkan "--news.com" di akhir alamat asli situs. Misalnya, www.kompas.com merupakan alamat situs asli, sedangkan setelah dipalsukan menjadi www.kompas.com--news.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com