Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Prabowo Dinilai Menunjukkan Tak Mampu Menerima Kekalahan

Kompas.com - 23/07/2014, 11:19 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengajar komunikasi politik dari Universitas Padjajaran Bandung, Kunto Adi Wibowo, menilai, pidato calon presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan tidak menerima kekalahan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Pernyataan Prabowo ambigu dan justru menunjukkan bahwa demokrasi dan suara rakyat alibi bagi ketidakmampuan menerima kekalahan," kata Kunto, Selasa (22/7/2014), seperti dikutip dari Antaranews.com.

Ia mengatakan, pidato Prabowo yang ambigu, antara lain terkait pernyataan mundur dari proses yang berlangsung dan menolak hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU). (baca: Ini Pernyataan Sikap Prabowo yang Menolak Pelaksanaan Pilpres 2014)

Kunto menjelaskan, langkah menolak hasil pilpres telah diatur secara konstitusional melalui jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Namun, Prabowo tetap mengklaim tindakannya (menolak pilpres) adalah konstitusional dan melindungi konstitusi rakyat," ujarnya.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana menyatakan, tindakan Prabowo tersebut menunjukkan tidak menghormati aturan main berdemokrasi.

"Tuduhan kecurangan yang terstruktur dan sistematis seharusnya dibuktikan secara empiris," ujar Ari.

Ia mengatakan, saksi Prabowo seharusnya membuktikan dan kemudian menyampaikan bukti tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan MK.

Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014. Mereka memperoleh suara 70.997.833 atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 atau 46,85 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com