Ini Pernyataan Sikap Prabowo yang Menolak Pelaksanaan Pilpres 2014

Kompas.com - 22/07/2014, 15:30 WIB
Calon presiden Prabowo Subianto menggelar jumpa pers di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014). KOMPAS.com/DANI PRABOWOCalon presiden Prabowo Subianto menggelar jumpa pers di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menyatakan menolak pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Mereka menilai, Komisi Pemilihan Umum telah berbuat tidak adil dan tidak terbuka dalam menyelenggarakan pemilu.

Dalam pernyataannya di Rumah Polonia, Selasa (22/7/2014) siang, Prabowo menyampaikan lima hal yang menjadi alasannya menarik diri dari proses pemilu. Berikut pernyataan yang dibacakan Prabowo pada acara tersebut.

Pernyataan Sikap Capres-Cawapres Nomor 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang Proses Rekapitulasi Pemilu Presiden 2014

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya menyampaikan apa yang telah menjadi hasil rapat tim kampanye nasional Prabowo-Hatta terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Mencermati proses pelaksanaan pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilangnya hak demokrasi warga negara Indonesia, antara lain:

1. Proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak ADIL dan TIDAK TERBUKA. Banyak aturan main yang dibuat, dilanggar sendiri oleh KPU

2. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU

3. Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabaowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU.

5. Terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematik pada pelaksanaan Pemilu 2014.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

Nasional
Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Nasional
Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Nasional
Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

Nasional
PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

Nasional
Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

Nasional
ICW: Kapolri Harus Berani Usut Korupsi di Internal Kepolisian

ICW: Kapolri Harus Berani Usut Korupsi di Internal Kepolisian

Nasional
Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimis dan Berkecil Hati

Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimis dan Berkecil Hati

Nasional
Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

Nasional
Dilelang KPK, Satu Set Perhiasan Rampasan dari Koruptor Laku Rp 245 Juta

Dilelang KPK, Satu Set Perhiasan Rampasan dari Koruptor Laku Rp 245 Juta

Nasional
Menkes: Saya Pastikan Proses 3T Covid-19 Mati-matian Kita Kejar

Menkes: Saya Pastikan Proses 3T Covid-19 Mati-matian Kita Kejar

Nasional
Satgas Sebut Angka Kematian Covid-19 Selama PPKM Turun: Yogyakarta 0,06 Persen, Jakarta 0,16

Satgas Sebut Angka Kematian Covid-19 Selama PPKM Turun: Yogyakarta 0,06 Persen, Jakarta 0,16

Nasional
Serahkan Jabatan Kapolri ke Listyo Sigit, Idham Azis Yakin Polri Akan Jauh Lebih Baik Lagi

Serahkan Jabatan Kapolri ke Listyo Sigit, Idham Azis Yakin Polri Akan Jauh Lebih Baik Lagi

Nasional
Evaluasi 2 Pekan Penerapan PPKM, Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 Menurun

Evaluasi 2 Pekan Penerapan PPKM, Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X