Komnas HAM: Jokowi-JK Beri Jaminan Tak Terjadi Lagi Pelanggaran HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencermati visi-misi calon presiden dan wakil presiden ihwal hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Komnas HAM menilai pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memiliki pandangan yang berbeda dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai pelanggaran HAM di masa lalu.

"Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak secara eksplisit memiliki program kerja terkait penyelenggaran HAM masa lalu," ujar Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Penelusuran visi-misi tersebut dilakukan terhadap dokumen tertulis kedua capres dan cawapres yang dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum. Kedua capres dan cawapres yang diundang dalam pertemuan tersebut berhalangan hadir.

Hafid mengatakan, penelusuran terhadap program kerja Jokowi-JK memperlihatkan bahwa pasangan tersebut secara eksplisit berkomitmen menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu dan menghapus impunitas terhadap pelaku.

"Ini lebih memberikan jaminan tidak terjadinya lagi pelanggaran HAM di masa depan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Pemantauan Pilpres 2014 Komnas HAM, Manager Nasution, mengatakan, pandangan komisi soal HAM tidak bergantung pada cuaca politik. Dia mengatakan, siapapun yang akan menjadi presiden mendatang memiliki kewajiban konstitusional untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu.

"Jadi jangan pemimpin mendatang berpikir bahwa ini akan kadaluwarsa. Hiruk pikuk soal HAM di pilpres ini tidak akan terjadi kalau persoalan HAM sudah selesai," tandasnya.