JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap berupaya membangun koalisi ramping untuk mendukung efektivitas sistem presidensial. PDI-P tidak ingin koalisi menyandera kepentingan pemerintahan untuk membuat kebijakan pro-rakyat.
"Kita bisa analogikan, kalau badan kita terlalu gemuk, itu juga berpotensi mengandung banyak penyakit. Demikian pula di dalam sistem presidensial," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Hasto mengatakan, meski membutuhkan parpol-parpol lain dalam DPR, PDI-P tidak akan menjalin koalisi secara membabi-buta. Untuk menjalin koalisi, perlu ada kesamaan visi dan kesepakatan untuk mendukung penuh bakal calon presiden dari PDI-P, Joko Widodo atau Jokowi.
Selain itu, koalisi yang dibangun juga akan menghindari pola koalisi di masa lalu yang mengedepankan cara-cara kekuasaan ketika ada kritik dan masukan yang kebijakan alternatif. Cara kekuasaan itu dilakukan karena merasa legalitasnya sangat kuat sebagai mayoritas tunggal dan PDI-P menghindari cara-cara tersebut.
Hasto mengatakan, koalisi partai politik seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat untuk membangun koneksitas batin dengan rakyat. Kerja sama tanpa keterlibatan rakyat sama artinya dengan memperdagangkan suara rakyat. "Kita ingin semuanya berjuang untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Bagi yang berjuang, pasti mendapat tempat terbaik di republik ini," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.