Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum: Demokrat Terbuka untuk Partai Manapun, Apalagi PDIP

Kompas.com - 27/04/2014, 08:09 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun mengatakan, partai itu terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun termasuk dengan PDI-Perjuangan. Menurutnya, akan lebih baik jika terjadi rekonsiliasi atau perbaikan hubungan antara Demokrat dengan PDIP.

Selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDI-P memposisikan diri sebagai partai oposisi yang berada di luar pemerintahan.

"Statement rekonsiliasi juga positif. Rekonsilisi terminologi kebaikan, untuk kepentingan bangsa dan negara sangat penting. Untuk siapa saja terbuka, apalagi dengan PDIP," kata Jhonny dalam suatu perbincangan dengan media di Jakarta, Sabtu (26/4/2014) malam.

Kendati berseberangan dalam pemerintahan, menurut Jhonny, Demokrat tetap menganggap hubungan dengan PDIP sama seperti hubungannya dengan partai-partai lain.

"Tapi memang dalam 10 tahun partai kita berkuasa seolah-olah pandangan masyarakat tertentu adanya partai PDIP oposisi, haknya juga kontrol bangsa dan negara seolah-olah Demokrat dan PDIP hubungannya tidak seperti partai lain, tetapi bagi Demokrat sesungguhnya tidak seperti itu," tuturnya.

Jhonny mengatakan, Demokrat akan menyambut upaya rekonsiliasi hubungan dengan PDIP demi kepentingan bangsa dan negara. Arahan untuk membuka kerjasama dengan semua parpol, termasuk PDI-P juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu.

Yudhoyono, dalam rapat di Cikeas itu,  juga meminta para ketua DPD yang hadir menyampaikan pandangannya mengenai strategi koalisi yang paling memungkinkan bagi Demokrat. Menurut Jhonny, saran yang disampaikan DPD bervariasi, mulai dari berkoalisi dengan PDI-P,  Gerindra,  Golkar, hingga membentuk poros partai-partai tengah.

"Demokrat dalam bentuk koalisi capres dan cawapres yang terjadi, Demokrat ke mana saja sangat mungkin apakah koalisi dengan PDIP, mungkin, Gerindra mungkin, bahkan untuk membentuk poros baru juga mungkin. Namun kami tunggu hasil perhitungan resmi perolehan kursi Demokrat di DPR dan suaranya berapa," tutur Jhonny.

Mengenai kemungkinan Demokrat membentuk poros koalisi keempat dengan partai-partai tengah, Jhonny mengatakan hal itu baru sebatas opsi pemikiran yang masuk dalam pembahasan dengan ketua-ketua DPD. Jhonny enggan menyebut jumlah DPD yang menginginkan Demokrat membentuk poros keempat.

"Tidak ada presentase, bicaranya kemungkinan-kemungkinan, masih dalam konteks opsi-opsi pemikiran, kami menunggu hasil resmi pemilu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com