JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ingin didikte atau diintervensi oleh partai politik yang bergabung dalam koalisi, termasuk dalam penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto menanggapi soal keinginan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak partainya membangun koalisi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (7/3/2014).
"Harus dilihat dalam konteks pilpres (pemilu presiden), pesan yang ingin disampaikan, PDI-P ingin berdaulat. Dalam pengertian, kita tidak ingin melakukan negosiasi yang sebagaimana terjadi (pada Pemilu) 2009," ujar Hasto.
Hasto menambahkan, koalisi yang ingin dibangun PDI-P bukan hanya dilihat berdasarkan perolehan suara dalam pemilu legislatif (pileg). PDI-P menginginkan koalisi yang dibangun berdasarkan kedekatan-kedekatan ideologi, kultural, dan sejarah. "Itu menjadi sebuah fundamen di dalam melakukan kerja sama," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Marwan Ja'far PKB berharap bisa mengonkretkan koalisi dengan PDI-P sebelum pileg. Marwan menyatakan, selama ini PKB sudah menjalin komunikasi dengan PDI-P, tetapi masih sebatas pertemuan informal.
Menurut Marwan, sejak dulu PDI-P dan PKB sudah memiliki chemistry yang kuat. Ia mengatakan, Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang menjadi Wakil Presiden saat itu. Jika koalisi benar-benar terjalin, Marwan mengatakan, maka PDI-P dan PKB kemungkinan mengajukan calon presiden dan wakil presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.