Akbar: Golkar dan PDI-P Punya Sejarah Berkoalisi

"Dalam koalisi kebangsaan itu, di putaran kedua, Golkar dukung Mega-Hasyim," kata Akbar, di sela-sela acara sarasehan caleg HMI, di Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Namun, koalisi tak berlanjut setelah Golkar menggelar Musyawarah Nasional dan memutuskan Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Di tahun yang sama, Jusuf Kalla terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

"Setelah Pak JK jadi Ketum, maka praktik koalisi itu tidak lagi berjalan karena Pak JK berkepentingan memberi dukungan pada pemerintah karena dia wapres," ujarnya.

Akbar menjelaskan, koalisi kebangsaan dibentuk untuk membangun kekuatan di luar pemerintah. 

"Sekarang ini koalisi itu sangat mungkin karena kita punya sejarah. Tapi kalau Golkar dan PDI-P sama-sama bisa mengusung capres, mari berkompetisi secara sehat," kata Akbar.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengungkapkan bahwa partainya telah lama memendam keinginan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Ia yakin, kondisi politik nasional akan stabil apabila koalisi Golkar dengan PDI Perjuangan terwujud.

Menurut Hajriyanto, 2014 merupakan momentum tepat untuk mewujudkan koalisi tersebut. Saat ini, Golkar masih terikat kontrak dengan Sekretariat Gabungan koalisi partai pendukung pemerintah.