JK: Pilih Patrialis, Presiden Tak Salah

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK berpendapat tidak ada prosedur yang dilanggar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menunjuk Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Menurut JK, penunjukan itu kewenangan Presiden.

"Presiden memilih Patrialis Akbar tentu kewenangan presiden. Memang begitu sistemnya," kata JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2013).

JK mengatakan, tentu sudah ada prosedur di internal pemerintah sebelum menunjuk Patrialis sebagai hakim konstitusi. JK mengaku pernah memberi masukan ketika masih menjabat Wapres. Menurutnya, pemerintah tak wajib untuk mempublikasikan calonnya terlebih dahulu.

"Partisipasi publik kalau yang ditunjuk oleh DPR. Kalau yang ditunjuk MA (Mahkamah Agung), yah hanya lingkungan MA. Kalau pemerintah, yah yang ditunjuk pemerintah," kata JK.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang MK disebutkan proses pemilihan hakim konstitusi diserahkan kepada Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR. Masing-masing memilih tiga orang.

Ketika dimintai pendapat bagaimana kapasitas Patralis untuk menjadi hakim konstitusi, JK menilai Patrialis pantas berada di MK. "Patrialis kan doktor bidang hukum, mestinya punya profesionalisme. Dia dulu anggota DPR (Fraksi PAN), bekas menteri (Hukum dan HAM), mestinya punya cukup pengalaman. Apa yang kurang lagi kira-kira?" kata JK.

Sebelumnya, Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden nomor 87/P tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013 yang memberhentikan dengan hormat Achmad Sodiki dan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi. Presiden menganggat kembali Maria. Selain itu, diangkat juga Patrialis untuk menggantikan Achmad.

Presiden telah disomasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK terkait pengangkatan Patrialis. Presiden dianggap melanggar prosedur dengan tidak terlebih dulu mempublikasikan calon dari pemerintah. Presiden didesak membatalkan keputusannya. Jika tidak, mereka akan mengajukan gugatan ke PTUN.