Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLB Memang di Luar Kebiasaan

Kompas.com - 31/03/2013, 07:16 WIB

KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa Partai Demokrat benar-benar berlangsung di luar kebiasaan kongres sebuah organisasi, apalagi partai. Kurang dari enam jam, KLB telah menghasilkan keputusan pokok, yakni memilih ketua umum.

Selain cepat, kongres luar biasa (KLB) juga berlangsung seadanya. Ada kesan kurang terkoordinasi dengan baik. Salah satunya adalah ketika pembawa acara menyebutkan bahwa Ketua Dewan Pembina memasuki ruangan sidang, ternyata orang yang masuk adalah Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Sebagian wartawan Istana, karena sudah kebiasaan dalam acara kenegaraan, segera berdiri mendengar ucapan pembawa acara itu. "Lho, kok Ibas. Ayo duduk lagi," kata seorang wartawan.

Acara pembukaan lalu dinyatakan dimulai. Pembawa acara menyebutkan Ketua Organizing Committee (OC) akan memberikan laporan. Ketua OC adalah Max Sopacua. Suasana hening. Max rupanya tidak ada di ruangan. Tanpa ada ralat, pembawa acara kemudian menyebutkan bahwa Ketua Steering Committee akan memberikan sambutan. Ibas pun naik dan menyampaikan pidato tertulis. Tidak lama, dari pintu, barulah Max masuk membawa lembaran kertas. Dia terlambat rupanya.

Seorang kader bercerita, kondisi KLB sangat berbeda dengan kongres terdahulu. Dulu, kongres berjalan rapi karena menggunakan jasa event organizer (EO). Kader tinggal terima beres mengikuti kongres.

Koordinator Wilayah Sumatera Barat DPP Demokrat Eka di sela-sela sidang bercerita, KLB memang tidak memakai EO untuk menghemat. Dana kongres berasal dari patungan sukarela kader. "Ada yang hanya bisa menyumbang Rp 500.000. Kalau saya, rahasia dong," katanya.

Partai Demokrat Bali bertugas menyiapkan tempat. Maka, dipakailah Hotel Inna Grand Bali Beach, hotel berbintang lima tertua di Bali.

"Kamar hanya diperuntukkan bagi panitia. Ia tidak sendirian menempati kamar. Satu kamar bisa ditempati sampai tiga orang. Tidak peduli panitia ini adalah anggota DPR atau bukan. Kalau bukan panitia, ya, cari kamar sendiri," ujar Eka.

Eka mengungkapkan, hiasan di ruang sidang, seperti kain khas Bali, disiapkan oleh teman- teman Partai Demokrat Bali.

"Kami dari Jakarta hanya membawa spanduk KLB," katanya sambil menunjuk spanduk di dinding. Dulu, kader tidak ikut bergotong royong mendekorasi tempat acara.

Ketika pemimpin kongres EE Mangindaan menyatakan pemilihan ketua umum dinyatakan selesai, ia tampak gembira.

"Kami sangat ingin seperti ini (kongres berlangsung cepat) karena memang hanya untuk pengesahan agar kami bisa ikut pemilu," tutur Eka senang.

Seorang kader lain bercerita, KLB yang semula digelar tertutup untuk media massa entah bagaimana sekitar pukul 14.30 wartawan media cetak dan elektronik dipersilakan masuk ke ruang kongres oleh protokol Istana Kepresidenan.

Wartawan sempat terkecoh karena barisan keamanan Partai Demokrat meminta wartawan keluar ruangan lagi. Namun, protokol kepresidenan mempertahankannya dan menyatakan terbuka bagi media.

Tepat pukul 15.30, kongres pun dimulai. Tidak dipimpin oleh Ketua Steering Committee Edhie Baskoro Yudhoyono, tetapi oleh EE Mangindaan yang didampingi jajaran petinggi Demokrat, seperti Toto Riyanto, Syarifuddin Hasan, Max Sopacua, Amir Syamsuddin, dan Johnny Allen. Kongres diisi dengan pembacaan surat keputusan pemberhentian ketua umum periode 2010-2015, Anas Urbaningrum, yang berhenti pada Februari 2013. (OSA/ATO)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

    Nasional
    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

    Nasional
    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

    Nasional
    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

    Nasional
    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

    Nasional
    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

    Nasional
    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

    Nasional
    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

    Nasional
    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Nasional
    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Nasional
    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Nasional
    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    Nasional
    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com