Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"SBY Yakin Anas Bakal Tersangka"

Kompas.com - 09/02/2013, 12:30 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk fokus pada kasus dugaan hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan Yudhoyono ini seolah mendahului proses hukum di KPK. Pasalnya, lembaga antikorupsi itu belum menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Lantas, mengapa Yudhoyono "nekat" mengatakan demikian? Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa Yudhoyono berani menyatakan demikian karena memiliki keyakinan kalau Anas bakal menjadi tersangka KPK dalam waktu dekat.

"SBY begitu pede melakukan take over (mengambil alih), memimpin penyelamatan Demokrat karena dia yakin Anas sebentar lagi menjadi masalah," kata Burhanuddin saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (9/2/2013). Pernyataan Yudhoyono yang meminta Anas fokus pada proses hukum di KPK tersebut, menurut Burhanuddin, sekaligus menunjukkan kalau kewenangan Anas sudah diambil alih sepenuhnya oleh Yudhoyono.

Anas, kata Burhanuddin, tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara de facto. "SBY sudah menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat secara de facto meskipun secara de jure tetap Anas Urbaningrum," ujar dia.

Burhanuddin juga memperkirakan, pengambilalihan wewenang Ketua Umum oleh Yudhoyono ini belum tentu berdampak baik bagi soliditas internal Partai Demokrat ke depan. Menurut dia, bisa saja kubu Anas melakukan perlawanan yang dampaknya justru akan menciptakan drama politik lebih panas di internal partai.

"Kalau kubu Anas melakukan perlawanan terbuka, itu bisa jadi perang Baratayuda. Kita tunggu, lihat saja dulu reaksinya. Kalu misalnya langkah itu diterima tanpa perlawanan (kubu Anas), tentu internal Demokrat akan lebih kondusif," ungkap Burhanuddin.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar di Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam, memutuskan delapan poin penyelamatan Partai Demokrat. Salah satunya, Yudhoyono mengambil alih seluruh kendali Partai Demokrat. Dia pun meminta Anas fokus menghadapi kasus dugaan hukum yang ditangani KPK.

"Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Anas Urbaningrum tetap menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Majelis Tinggi. Sementara saya memimpin penataan, pembersihan, dan penertiban. Saya beri kesempatan untuk memfokuskan diri pada masalah dugaan hukum yang sedang ditangani KPK, dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum," tutur Yudoyono. Sebelumnya, Yudhoyono juga menyinggung KPK agar segera memperjelas status hukum kader Partai Demokrat, termasuk Anas.

Berita terkait dapat dibaca pada topik Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Nasional
    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Nasional
    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Nasional
    Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

    Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

    Nasional
    Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

    Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

    Nasional
    Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

    Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

    Nasional
    Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

    Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

    Nasional
    Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com