Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"SBY Yakin Anas Bakal Tersangka"

Kompas.com - 09/02/2013, 12:30 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk fokus pada kasus dugaan hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan Yudhoyono ini seolah mendahului proses hukum di KPK. Pasalnya, lembaga antikorupsi itu belum menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Lantas, mengapa Yudhoyono "nekat" mengatakan demikian? Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa Yudhoyono berani menyatakan demikian karena memiliki keyakinan kalau Anas bakal menjadi tersangka KPK dalam waktu dekat.

"SBY begitu pede melakukan take over (mengambil alih), memimpin penyelamatan Demokrat karena dia yakin Anas sebentar lagi menjadi masalah," kata Burhanuddin saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (9/2/2013). Pernyataan Yudhoyono yang meminta Anas fokus pada proses hukum di KPK tersebut, menurut Burhanuddin, sekaligus menunjukkan kalau kewenangan Anas sudah diambil alih sepenuhnya oleh Yudhoyono.

Anas, kata Burhanuddin, tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara de facto. "SBY sudah menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat secara de facto meskipun secara de jure tetap Anas Urbaningrum," ujar dia.

Burhanuddin juga memperkirakan, pengambilalihan wewenang Ketua Umum oleh Yudhoyono ini belum tentu berdampak baik bagi soliditas internal Partai Demokrat ke depan. Menurut dia, bisa saja kubu Anas melakukan perlawanan yang dampaknya justru akan menciptakan drama politik lebih panas di internal partai.

"Kalau kubu Anas melakukan perlawanan terbuka, itu bisa jadi perang Baratayuda. Kita tunggu, lihat saja dulu reaksinya. Kalu misalnya langkah itu diterima tanpa perlawanan (kubu Anas), tentu internal Demokrat akan lebih kondusif," ungkap Burhanuddin.

Seperti diberitakan sebelumnya, rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar di Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013) malam, memutuskan delapan poin penyelamatan Partai Demokrat. Salah satunya, Yudhoyono mengambil alih seluruh kendali Partai Demokrat. Dia pun meminta Anas fokus menghadapi kasus dugaan hukum yang ditangani KPK.

"Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Anas Urbaningrum tetap menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Majelis Tinggi. Sementara saya memimpin penataan, pembersihan, dan penertiban. Saya beri kesempatan untuk memfokuskan diri pada masalah dugaan hukum yang sedang ditangani KPK, dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum Partai Demokrat siap memberi bantuan hukum," tutur Yudoyono. Sebelumnya, Yudhoyono juga menyinggung KPK agar segera memperjelas status hukum kader Partai Demokrat, termasuk Anas.

Berita terkait dapat dibaca pada topik Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Nasional
    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Nasional
    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Nasional
    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Nasional
    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com