Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tak Seharusnya Sebut Fuad Bawazier Berkasus

Kompas.com - 06/02/2013, 17:10 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut Fuad Bawazier memiliki kasus hukum. Sebelumnya, di Jeddah, Arab Saudi, Presiden menuding Fuad dan sejumlah aktivis yang melaporkan dugaan pengemplangan pajak keluarga Istana. Menurutnya, Fuad dan kawan-kawan adalah pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post, pekan lalu.

Erry menilai, hal itu seharusnya tak disampaikan Presiden ke publik.

"Kalau dia tahu (ada kasus), seharusnya laporkan ke KPK, jangan dilempar ke publik seperti itu. Laporkan saja ke KPK dengan bukti," kata Erry, di Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Ia mengungkapkan, jika memang memiliki kasus hukum di KPK pada enam tahun lalu, menurutnya, Fuad seharusnya sudah menjalani proses hukum. Erry juga menekankan, pimpinan KPK selayaknya tak merespons dengan menyebutkan identitas seseorang yang diduga berkasus tanpa alat bukti yang cukup.

Merespons pernyataan SBY, Ketua KPK Abraham Samad dan penasihat KPK Abdullah Hehamahuwa, yang pernah menjabat pimpinan KPK, membenarkan bahwa sebelumnya ada kasus yang dilaporkan ke KPK terkait Fuad Bawazier. Hal itu terjadi pada masa pimpinan KPK periode pertama di bawah Taufiequrrachman Ruki. (Baca: Abraham Samad Akui Fuad Bawazier Punya Kasus Hukum dan Inilah Kronologi Gagalnya Fuad Bawazier Jadi Menteri SBY).

Presiden sebut Fuad

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jeddah, Arab Saudi, menuding aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier sebagai pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post. Presiden pun mengaku prihatin dituduh tidak membayar pajak.

''Saya telah memenuhi kewajiban saya dengan sebenar-benarnya untuk bayar pajak,'' ujar SBY di Jeddah, Arab Saudi, Senin (4/2/2013) malam.

''Saya prihatin, dengan harta yang jumlahnya tidak spektakuler dianggap tidak taat pajak. Ada yang triliunan, ratusan miliar, tidak beres bayar pajak kadang-kadang luput dari perhatian. Ini ketidakadilan,'' papar SBY.

SBY mengaku sudah mendengar ada yang melapor ke KPK terkait dugaan tak taat bayar pajak yang dituduhkan kepadanya. ''Disebut ada Fuad Bawazier, Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet,'' kata SBY.

Dalam jumpa pers itu, secara khusus Presiden SBY menyoroti Fuad Bawazier. Ia menyebutkan sejak enam tahun lalu dirinya sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri.

''Tapi di saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,'' ungkap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

    Nasional
    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

    Nasional
    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

    Nasional
    Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

    Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

    Nasional
    Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

    Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

    Nasional
    Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

    Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

    Nasional
    Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

    Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

    Nasional
    Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com