Kronologi Gagalnya Fuad Bawazier Jadi Menteri SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Tuduhan penggelapan pajak oleh keluarga Presiden berbuntut hingga ke rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR. Informasi bahwa Fuad Bawazier batal menjadi menteri karena ada masukan dari KPK pun diklarifikasi.

"Saya jelaskan bahwa memang pada waktu Pak Fuad menjadi anggota DPR, melaporkan kekayaan periode 1999-2004, dan diawasi kekayaannya oleh KPKPN, ada masalah," ujar Penasihat KPK Abdullah Hehamanua dalam rapat dengan DPR itu, Rabu (6/2/2013). Persoalan tersebut bahkan sempat dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) adalah satu lembaga negara, yang kemudian bubar seiring lahirnya KPK.

Abdullah menuturkan, pada 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat berniat mengangkat Fuad menjadi menteri. Saat itu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menanyakan status Fuad ke Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki. Kebetulan, Abdullah sedang bersama Ruki dan telepon pun diserahkan kepadanya. Penjelasan di atas juga adalah jawaban Abdullah kepada Sudi.

Rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR diwarnai gelombang pertanyaan terkait bantahan Presiden soal tudingan penggelapan pajak. Sarifudin Sudding dari Fraksi Hanura dan Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar adalah dua di antara penanya tentang masalah ini.

Menurut Abdullah, KPKPN menemukan kejanggalan setelah melakukan pemeriksaan substantif dan administrasi terhadap kekayaan Fuad. Mantan Dirjen Pajak tersebut dan saksi terkait sudah pula dipanggil. "Setelah diperiksa, memang menunjukkan kejanggalan, yang bersangkutan mengaku uang itu berasal dari modal pinjaman adiknya di Arab Saudi," tutur Abdullah yang pernah menjadi  Wakil Ketua KPKPN. Abdullah lalu memerintahkan kepada tim KPKPN memanggil adik Fuad di Arab Saudi.

Setelah pemeriksaan dirampungkan, KPKPN akhirnya melaporkan 11 anggota DPR/MPR periode 1999-2004 ke Mabes Polri, termasuk Fuad. "Tapi, sebelum kasus itu berproses, KPKPN sudah dibubarkan oleh Komisi II DPR. Saya tidak tahu lagi kelanjutannya. Saya kemudian masuk KPK. Kronologi ini yang saya sampaikan ke Pak Sudi yang mungkin diteruskan kepada Pak SBY," imbuh Abdullah.

Presiden vs Fuad dkk

Dalam jumpa pers di sela umrah, di Jeddah, Arab Saudi, Presiden sempat melakukan klarifikasi soal tudingan pengemplangan pajak. Ia balik menuding bahwa aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier adalah pelapor soal tuduhan penggelapan pajak itu.

Secara khusus, Presiden SBY menyoroti Fuad Bawazier. Ia menyebutkan enam tahun lalu dia sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri. "Tapi, di saat terakhir, saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi, saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran," ujar Presiden.