Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reformasi Dibajak Bandit Politik

Kompas.com - 22/05/2011, 16:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Para aktivis era 1998 merasakan rezim Reformasi yang pernah mereka perjuangkan tidak banyak membawa perubahan dari zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Menurut aktivis 98, Masinton Pasaribu, salah satu hasil reformasi adalah munculnya money politic yang disebutnya dilakukan oleh para bandit politik yang melakukan segala cara untuk bisa memasuki kancah politik. 

"Kita dulu memperjuangkan demokrasi, tapi hari ini kita melihat demokrasi yang ada masih pada tataran demokrasi prosedural. Maksudnya, ada pemilu, parpol yang banyak, parlemen yang agak kritis. Tapi, sekali lagi hanya prosedural, tidak substantif. Ini yang melahirkan para bandit politik karena biaya politik mahal, seperti di legislatif dan eksekutif," ujar Masinton Pasaribu dalam sarasehan Lesehan 98: Reformasi Menuju Nadir, di Jakarta, Minggu (22/5/2011). 

Ia melanjutkan, bandit-bandit ini membajak reformasi dengan berbagai kasus korupsi yang tidak pernah benar-benar hilang sejak Orde Baru. 

Senada dengan Masinton, aktivis lainnya, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan, kasus korupsi di zaman Reformasi ini seperti sinetron. "Kasus-kasus korupsi sekarang ada judulnya seperti serial sinetron. Ada babaknya, tapi setelah beberapa bulan episode, hilang dengan sendirinya. Hanya untuk memunculkan artis dan aktor baru, pelaku dari parpol maupun pemerintahan. Banyak kasus yang kita enggak tahu penyelesaiannya," terang Doli. 

Hal yang sama juga diakui oleh Direktur LIMA, Ray Rangkuti. Menurutnya, saat ini banyak penjahat ekonomi yang berusaha mengatur kepentingannya masing-masing melalui jalur partai politik. "Para penjahat ekonomi di negara ini semakin banyak. Mereka berusaha mencapai kepentingan ekonomi melalui politik. Uang merajalela sehingga politik menjadi kepalsuan di mana-mana," katanya.

Ditambahkan, para penjahat ekonomi itu banyak berasal dari zaman Orde Baru. Mereka masih bertahan setelah sebelumnya sempat menghilang saat rezim Soeharto jatuh. Sekarang mereka kembali untuk menguasai politik dan ekonomi di tengah masyarakat yang galau terhadap reformasi tanpa perubahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com