Bukan 'Polisi Tidur'

Oleh: Febri Diansyah

KOMPAS.com — Dalam sebuah pernyataannya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dengan bangga menyampaikan hasil penilaian audit reformasi birokrasi Polri yang positif, Kamis (3/6/2010).

Berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indeks kinerja Polri mencapai 3,85, dari skala 1 sampai 4. Sebuah kado yang amat manis sebelum HUT ke-64 Bhayangkara.

Namun, di luar markas mereka, sebenarnya publik sedang "memendam bara" pada institusi ini. Setelah tahun lalu dinilai berkontribusi langsung terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hasil investigasi majalah Tempo pekan ini menemukan catatan yang mengejutkan tentang kekayaan para jenderal polisi.

Lima jenderal disebut terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan. Di Polri sendiri, 21 perwira sedang ditelusuri. Masyarakat punya cara tersendiri "merayakan" ulang tahun Polri ini. Jumlahnya tak sedikit, mulai Rp 1,59 miliar hingga Rp 54 miliar. Bahkan, dari keterangan resmi pihak Mabes Polri sendiri, salah satu jenderal dengan kekayaan fantastis itu berkontribusi membangun salah satu perkantoran di kawasan Mabes Polri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun melaporkan salah satu dugaan gratifikasi terkait rekening mencurigakan tersebut kepada KPK. ICW mencoba memotret dan melihat hubungan kausalitas antara aliran uang total Rp 95 miliar, pihak pemberi, dan kasus yang sedang ditangani.

Tenyata, kekayaan yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berbeda dengan data yang ditemukan. Pemberitaan tentang rekening perwira polisi dan laporan ICW tersebut tentu akan mengusik "kenyamanan" di institusi kepolisian.

Akan tetapi, kita perlu bantah secara tegas pernyataan Divisi Humas Mabes Polri yang kurang lebih menyatakan 400.000 polisi tersinggung dengan pemberitaan tersebut. Karena hal ini justru semakin menempatkan polisi sebagai lawan jutaan masyarakat yang ingin kepolisian berbenah dan membersihkan segala noda di institusinya.

Lebih dari itu, kami yakin, sebagian besar anggota kepolisian merindukan rumahnya yang bersih. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebenarnya pernah melansir informasi tentang transaksi janggal tersebut. Tidak hanya terkait dengan para perwira kepolisian.

Dari tahun 2003 hingga Maret 2010, sebenarnya ada 2.118 transaksi keuangan mencurigakan dan 1.094 hasil analisis yang diserahkan PPATK kepada kepolisian. Namun, penyelesaian ribuan laporan tersebut tidak jelas hingga saat ini. Padahal, data tersebut sangat riskan menjadi "alat" praktik pemerasan dan mafia hukum.