Kompas.com - 07/07/2017, 14:45 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengkritik langkah Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadikan koruptor sebagai narasumber.

Pada Kamis (6/7/2017), rombongan Pansus mengunjungi para koruptor di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Rencana berkunjung ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, juga akan dilakukan. Mereka akan bertemu para tahanan kasus korupsi.

"Langkah tersebut dapat dikategorikan mengintervensi penegakan hukum yang sudah final dan binding. Lebih jauh terkesan membangun pencitraan bahwa koruptor-koruptor itu orang-orang teraniaya," kata Didi saat dihubungi, Jumat (7/7/2017).

Didi mengingatkan, seorang terpidana korupsi telah melewati proses hukum yang panjang, dimulai melalui proses penyidikan di KPK, berlanjut di pengadilan negeri, proses banding di pengadilan tinggi hingga kasasi di Mahkamah Agung.

(baca: Lucunya Pansus Angket DPR, Temui Koruptor Musuhnya KPK...)

Didi Irawadi SyamsuddinKOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Didi Irawadi Syamsuddin
"Apa yang telah dilakukan mereka dengan menemui para narapidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, terlalu jauh," kata Didi.

"Mereka mengangkat dan memberi kesan seolah-olah para napi tersebut lebih banyak dilanggar hak-haknya ketimbang perbuatan tercelanya yang sudah merugikan negara dan rakyat karena korupsi-korupsi tersebut," tambah mantan anggota Komisi III DPR itu.

Didi menilai, kunjungan Aansus Angket ke Lapas makin membuktikan bahwa arah Pansus tidak jelas dan hanya bertujuan untuk melemahkan KPK.

(baca: Wawancarai Koruptor, Pansus Dinilai Bermufakat Jahat terhadap KPK)

Oleh karena itu, sejak awal Fraksi Demokrat di DPR menolak untuk bergabung dengan Pansus.

"Pendirian angket KPK ini memang cukup memprihatikan, sebab banyak pihak mensinyalir sejak awal angket KPK mengarah pada proses pelemahan KPK," ucap Didi.

Sebelumnya, Ketua pansus hak angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dari kacamata para napi kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, mereka menilai KPK terindikasi melakukan pelanggaran.

"Mereka mengatakan ada sejumlah hal yang menyatakan bahwa terjadi kesewenang-wenangan, ancaman, intimidasi, pelanggaran-pelanggaran hak asasi, bahwa juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya privat, keluarga dan sebagainya," kata Agun.

(baca: Ketua KPK Bingung Pansus Angket sampai Temui Koruptor)

Agun mengatakan, para napi tersebut siap dikonfrontasi soal indikasi pelanggaran KPK jika pansus mengundang mereka dalam penyelidikan hak angket.

Pansus Hak Angket KPK telah melakukan kegiatan dengar pendapat di Lapas Sukamiskin. Pansus bertemu dengan banyak napi kasus korupsi di dalam lapas tersebut.

Dari hasil pertemuan dengan para napi, pihaknya mendapat cukup banyak informasi termasuk berkas dalam bentuk buku, testimoni yang ditanda tangani napi yang bersangkutan, serta merekam keterangan para napi tersebut.

(baca: Pansus Angket KPK Harap Kunjungan Temui Koruptor Tak Dimaknai Negatif)

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

Total ada 23 anggota DPR di dalam Pansus Hak Angket KPK. Berikut nama-nama mereka:

1. Fraksi PDI-P: Masinton Pasaribu (Dapil DKI Jakarta II), Eddy Kusuma Wijaya (Dapil Banten III), Risa Mariska (Dapil Jawa Barat VI), Adian Yunus Yusak (Jawa Barat V), Arteria Dahlan (Jawa Timur VI), Junimart Girsang (Sumatera Utara III).

2. Fraksi Golkar: Bambang Soesatyo (Jawa Tengah VII), Adies Kadir (Jawa Timur I), Mukhammad Misbakhun (Jawa Timur II), John Kennedy Azis (Sumatera Barat II), Agun Gunanjar (Dapil Jawa Barat X).

3. Fraksi PPP: Arsul Sani (Jawa Tengah X), Anas Thahir (Jawa Timur III)

4. Fraksi NasDem: Taufiqulhadi (Dapil Jawa Timur IV), Ahmad HI M. Ali (Dapil Sulawesi Tengah)

5. Fraksi Hanura: Dossy Iskandar (Dapil Jawa Timur VIII)

6. PAN: Mulfachri Harahap (Dapil Sumatera Utara I), Muslim Ayub (Dapil Aceh I), Daeng Muhammad (Jawa Barat VII).

7. Gerindra: Moreno Suprapto (Dapil Jawa Timur V), Desmond Junaidi Mahesa (Dapil Banten II), Muhammad Syafii (Dapil Sumatera Utara I), Supratman Andi Agtas (Dapil Sulawesi Tengah).

Kompas TV Langkah pansus KPK mengunjungi Lapas Sukamiskin pun dinilai semakin mencampuri urusan KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI

Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI

Nasional
Kemenlu: Tak Ada Satu Pun Negara di Dunia Secara Eksplisit Akui Pemerintahan Taliban

Kemenlu: Tak Ada Satu Pun Negara di Dunia Secara Eksplisit Akui Pemerintahan Taliban

Nasional
Cerita Bharada E Dapat Pistol Glock Berujung Dipakai Tembak Brigadir J

Cerita Bharada E Dapat Pistol Glock Berujung Dipakai Tembak Brigadir J

Nasional
Kenang Ferry Mursyidan, Jubir Prabowo: Punya Komitmen Tinggi Dialog Antar Kelompok

Kenang Ferry Mursyidan, Jubir Prabowo: Punya Komitmen Tinggi Dialog Antar Kelompok

Nasional
Kalla: Pada Akhir Hayatnya, Ferry Mursyidan Kerap Bersama Saya

Kalla: Pada Akhir Hayatnya, Ferry Mursyidan Kerap Bersama Saya

Nasional
Ibu Bharada E Harap Ferdy Sambo Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Ibu Bharada E Harap Ferdy Sambo Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Kemenlu Dalami Kasus Nelayan Natuna yang Divonis 6 Bulan Penjara di Malaysia

Kemenlu Dalami Kasus Nelayan Natuna yang Divonis 6 Bulan Penjara di Malaysia

Nasional
Jokowi: Saya Enggak Ingin Lagi Cerita yang Sebabkan Kita Pesimis

Jokowi: Saya Enggak Ingin Lagi Cerita yang Sebabkan Kita Pesimis

Nasional
IDAI Sebut Temuan Kasus Polio di Aceh Kemungkinan Fenomena Gunung Es

IDAI Sebut Temuan Kasus Polio di Aceh Kemungkinan Fenomena Gunung Es

Nasional
Jalani 'Fit And Proper Test', Yudo Margono Paparkan Kondisi Global hingga Nasional

Jalani "Fit And Proper Test", Yudo Margono Paparkan Kondisi Global hingga Nasional

Nasional
Profil Ferry Mursyidan Baldan, Mantan Menteri Jokowi dan Timses Prabowo-Sandiaga

Profil Ferry Mursyidan Baldan, Mantan Menteri Jokowi dan Timses Prabowo-Sandiaga

Nasional
Ketika Kapolri Antarkan Calon Panglima TNI 'Fit And Proper Test', Kali Pertama di Era Jokowi

Ketika Kapolri Antarkan Calon Panglima TNI "Fit And Proper Test", Kali Pertama di Era Jokowi

Nasional
 Ucapkan Duka Cita, Jusuf Kalla: Ferry Mursyidan Banyak Berbakti untuk Bangsa dan Negara

Ucapkan Duka Cita, Jusuf Kalla: Ferry Mursyidan Banyak Berbakti untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Yudo Margono Beberkan Kriteria Calon KSAL, Dipastikan Bintang 3

Yudo Margono Beberkan Kriteria Calon KSAL, Dipastikan Bintang 3

Nasional
Jokowi: Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Zaman Modern Muncul Ekspor Paksa

Jokowi: Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Zaman Modern Muncul Ekspor Paksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.