Cerita Yudi Latif soal Jokowi Tunda Peresmian UKP Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) harusnya sudah bisa diresmikan pada akhir tahun 2016 lalu.

Namun, peresmian unit ini ditunda agar tidak bersamaan dengan kontestasi kampanye pilkada DKI Jakarta yang tengah berjalan.

"Karena kalau diluncurkan unit ini di masa kampanye politik Jakarta, jelas sekali persepsi publik akan mengatakan ini alat politik," kata Kepala UKP-PIP, Yudi Latif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Yudi mengatakan, Presiden Joko Widodo pun bersedia untuk menunda peluncuran UKP-PIP ini. Akhirnya, pelantikan Kepala dan Dewan Pengarah UKP-PIP baru dilakukan pada bulan Juni lalu.

"Jadi menundanya sampai 6 bulan karena ternyata kampanye politik kelamaan. Sejak awal kita apresiasi presiden yang bersedia menunda," kata Yudi.

Yudi menilai, sikap Jokowi tersebut menandakan bahwa UKP-PIP tidak akan dimanfaatkan sebagai alat politik oleh presiden atau pemerintahan.

Berbeda dengan era orde baru, UKP-PIP ini murni hanya akan menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan tak akan dicampuradukkan dengan politik.

"Sejak awal kita perlu kesadaran betul bahwa risikonya besar sekali kalau Pancasila jadi alat politik. Dan saya punya semacam apresiasi, presiden kita punya kesepahaman soal itu," ucap Yudi.