Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusdi Kirana Akui Minta Jabatan Dubes Malaysia ke Jokowi

Kompas.com - 18/05/2017, 12:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rusdi Kirana mengakui meminta jabatan Duta Besar RI untuk Malaysia kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi pun mengabulkan permintaan itu.

Setelah ditunjuk Jokowi dan menjalani serangkaian uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Rusdi dilantik sebagai Dubes RI di Istana Negara pada Kamis (18/5/2017) siang ini.

"Saya tidak pernah ditawari duta besar negara lain, tapi saya meminta, mohon kepada Pak Presiden, khusus Malaysia," kata Rusdi usai pelantikan.

Rusdi mengaku memilih Malaysia karena sejak dulu ingin mengurus berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia yang ada disana.

(baca: Jokowi Lantik Enam Dubes, Salah Satunya Rusdi Kirana)

Rusdi berkisah, pada 2003, ia berbicara dengan Buya Syafii Maarif, yang saat itu menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Ia saat itu berjanji kepada Buya akan mengurusi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya tenaga kerja wanita.

"Saya terpanggil mengurusi bukan saja TKI ilegal, namun tenaga kerja wanita. Perlu diketahui, tidak ada siapapun di dunia ini yang inginkan anaknya bekerja di luar negeri, apalagi sebagai tenaga kerja non-formal," ucap Rusdi.

Rusdi mengatakan, nantinya Kedubes Indonesia di Malaysia akan membantu tenaga kerja yang ada di sana untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka tidak harus selamanya berada di Malaysia.

"Harapannya mereka kembali ke Indonesia, tidak berpikiran untuk kembali ke Malaysia. Kita berpikir bahwa mereka akan membuka UKM," kata Rusdi.

"Kita sudah bicara dengan Bank BRI untuk memberikan pendanaannya dan Lion Group mau menjamin mereka dari dari pembayaran dari pinjaman mereka," tambah mantan bos Lion Group ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com