Sebagian Anggaran Pendidikan Diusulkan untuk Pelatihan TKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Dede Yusuf mengusulkan agar sebagian anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) digunakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia siap kerja khususnya para tenaga kerja Indonesia (TKI).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 416,1 triliun atau setara 20 persen dari total belanja negara dalam APBN 2017 yang berjumlah Rp 2.080,5 triliun.

"Anggaran pendidikan di Kemendikbud ditarik sebagian untuk vokasi calon-calon TKI," kata Dede di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, kompetensi SDM Indonesia perlu ditingkatkan.

Ia berpendapat, SDM yang bekerja di luar negeri harus memiliki kemampuan yang mumpuni serta paham kondisi negara tempatnya bekerja.

"Dididik dulu bahasanya, kemampuannya, dan kalau ada masalah dia tahu ke mana harus berhubungan, ke mana harus mencari (pemerintah), where to run," kata Dede.

Pembekalan dan peningkatan kompetensi di balai-balai latihan kerja ini perlu komitmen anggaran dari pemerintah.

Pasalnya, dua lembaga yang mengurusi TKI yakni BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja memiliki anggaran yang sangat terbatas, sekitar Rp 4 triliun.

"Bagaimana mau membuat BLK pendidikan kalau anggaran di Kemenaker dan BNP2TKI hanya Rp 4 triliun," kata Dede.

Selain kebijakan anggaran negara, ia berharap pemerintah juga membangun atase-atase tenaga kerja di luar negeri, sebagai tempat para TKI untuk mengadu.

"Dan tidak boleh nebeng sama KJRI. Harus punya tempat sendiri," ujar Dede.

Untuk menghindari penipuan oleh jasa penyalur tenaga kerja, Dede berharap informasi mengenai lowongan kerja di luar negeri beserta prosedurnya disediakan seluas-luasnya oleh pemerintah hingga ke tingkat desa.

Dengan informasi yang lebih terbuka, maka peran para calo tenaga kerja bisa diminimalisasi.