Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Riak Perpecahan, dan Semangat Persatuan

Kompas.com - 17/05/2017, 06:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bergeming sekian lama di tengah gejolak yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara.

Didampingi tokoh lintas agama, Penglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beserta Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Oleh sebab itu, hentikan segala gesekan yang ada di tengah masyarakat.

"Jikalau dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini, saya meminta segera dihentikan," ujar Jokowi di Ruangan Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Presiden Jokowi melanjutkan bahwa masyarakat jangan saling menghujat. Karena kita semua adalah saudara. Jangan saling menjelekkan, karena kita adalah saudara. Jangan saling memfitnah, karena kita semua adalah saudara dan jangan pula saling menolak karena kita semua adalah saudara.

"Jangan saling mendemo. Habis energi kita ini untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Kita ini adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air," ujar Presiden.

(Baca: Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat)

Presiden memerintahkan Polri dan TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk aksi dan ucapan yang dianggap mengganggu persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Polri dan TNI juga diminta tegas terhadap kelompok tertentu yang merongrong NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika sekaligus tidak sesuai dengan Pancasila dan kerangka Undang-Undang Dasar 1945.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya kita bersama," ujar Jokowi.

Presiden sadar bahwa konstitusi negara menjamin adanya kebebasan berpendapat, berkumpul serta berserikat. Namun, Presiden menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sejalan dengan koridor hukum, prinsip Pancasila dan konsep UUD 1945.

"Harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," lanjut Presiden.

Komitmen tokoh lintas agama

Sebelum menyampaikan pidato itu, Presiden Jokowi terlebih dahulu bertukar pendapat dan menerima masukan dari sejumlah tokoh lintas agama di Indonesia tentang gejolak yang mendera masyarakat Indonesia, belakangan.

Hadir Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Pusat Muhammadiyah Syaiful Bakhri, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Uskup Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo dan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T. Hutabarat-Lebang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com