Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Metro Tambah 20 Personel untuk Pengamanan Penyidik KPK

Kompas.com - 12/04/2017, 06:43 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan mengatakan akan menambah jumlah personel untuk penjagaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wacana penambahan ini setelah adanya teror terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada Selasa (11/4/2017) pagi.

"Tadi kita sudah diskusikan, ada sekitar 20 orang kita tambahkan," kata Iriawan usai menjenguk Novel di Rumah Sakit Mata Jakarta Eyes Center Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam.

Iriawan menuturkan, pengawalan terhadap penyidik dilakukan secara situasional. Di hari tertentu, kata Iriawan, pengamanan dilakukan oleh dua hingga tiga personel polisi.

Di hari-hari itu, penyidik bakal dikawal oleh aparat. Namun demikian, Iriawan tak menjelaskan skema pengawalan. 

(Baca: Pemerintah Dinilai Terlambat Tangani Novel Baswedan)

"Yang jelas kami akan lakukan pengamanan maksimal, terhadap teman-teman penyidik KPK untuk bisa bertugas dengan tenang," ucap Iriawan.

Untuk mendalami aksi teror, Iriawan mengatakan Polda Metro telah meminta keterangan istri Novel, Rina Emilda.

Rina, kata Iriawan, berwiraswasta dengan menjual pakaian muslim perempuan secara online.

"Itu jualan online gamis baju untuk semacam mukena, semacam jilbab kepada perempuan. Saya tanyakan, apakah jualan baju lain selain itu, mungkin jualan baju gamis laki-laki, dia menyatakan tidak ada. Itu jadi catatan kami, pertanyaan kami, karena ada korelasinya dengan kejadian tadi pagi," ujar Iriawan.

Selain meminta keterangan dari para saksi, Iriawan menyebutkan Polda Metro juga akan melakukan pendalaman di tempat kejadian perkara.

Pemeriksaan CCTV dan keterangan dari penyidik KPK lainnya juga dimungkinkan untuk memberikan keterangan tambahan.

(Baca: Pelaku Sudah Mengintai Novel Baswedan Sejak Beberapa Hari Lalu)

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyerahkan standar operasional prosedur penambahan personel untuk pengamanan penyidik kepada kepolisian.

Basaria mengatakan, penambahan penyidik diutamakan untuk Satgas kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Yang pasti hubungannya dengan Satgas ini yang diutamakan dulu," ucap Basaria.

Basaria berharap kepolisian dapat mengungkap palaku teror dengan cepat. Dengan begitu, tidak ada aksi teror kepada penyidik KPK lainnya.

Kompas TV DPRD Tanggapi Penyiraman Penyidik KPK Novel Baswedan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com