Beda Keterangan Gamawan dan Mantan Ketua Komisi II soal E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan keterangan soal anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) terjadi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Masing-masing saksi yang berbeda keterangan adalah mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap.

Awalnya, Gamawan mengatakan, Komisi II DPR RI periode 2009-2014 mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Mulanya, sumber anggaran rencananya berasal dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Namun, belakangan disepakati dibiayai dengan rupiah murni, atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"DPR minta supaya diupayakan dengan anggaran APBN murni karena sebelumnya ada PHLN," ujar Gamawan

(Baca: Kasus E-KTP, KPK Temukan Catatan Uang Miliaran Rupiah di Kediaman Chairuman Harahap)

Menurut Gamawan, hal itu disepakati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI.

Namun, Chairuman justru mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri yang mengusulkan perubahan sumber anggaran.

"Setahu saya itu bukan usulan Komisi II. Itu usul pemerintah," kata Chairuman.

Menurut Chairuman, semua anggaran merupakan usul pemerintah untuk selanjutnya dibuat pagu anggaran. Selanjutnya, usulan pemerintah melalui Kemendagri itu dibahas untuk kemudian dibuat kesimpulan.

"Karena yang tahu anggaran itu pemerintah. Mereka bicara dulu di antara pemerintah, Kemendagri, Kemenkeu, baru diajukan ke kami. Dari pagu, nanti disampaikan dalam pidato Presiden untuk pengajuan anggaran," kata Chairuman.

(Baca: Gamawan Mengaku Tak Tahu Audit BPK Menyatakan Proyek E-KTP Tidak Beres)

Namun, dalam dakwaan disebutkan bahwa Gamawan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang isinya meminta agar mengubah sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula dibiayai dengan menggunakan PHLN menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni.

Perubahan sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.

(Baca : Proyek E-KTP Terhambat, Gamawan Salahkan Masyarakat)

Karena keterangan Gamawan berbeda dengan dakwaan, hakim menanyakan siapa anggota Komisi II yang mengusulkan perubahan sumber anggaran itu.
Namun, Gamawan mengaku tidak ingat.

"Lebih dari 50 anggota, tidak ingat satu-satu siapa yang bicara. Artinya sudah keputudan bersama karena itu dalam rapat," kata Gamawan.