Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan: Bulog Harus Terima Berapa Pun Gabah yang Dikirim Petani

Kompas.com - 07/03/2017, 19:44 WIB
Hamzah Arfah

Penulis

LAMONGAN, KOMPAS.comMenteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin Bulog akan menerima berapapun gabah yang dikirim petani. Bulog akan membelinya sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 3.700 per kilogram.

“Bulog harus menerima berapapun yang dikirim petani. Ini sudah menjadi perintah Presiden. Saya juga mendengar harga gabah saat ini Rp 3.300. Sehingga mulai hari ini hingga dua bulan ke depan, kami akan terus keliling untuk memastikan gabah petani dibeli Rp3.700,” kata Amran selepas Panen Raya Padi di Lamongan, Selasa (7/3/2017).

Amran pun mengapresiasi Bulog yang menaikkan serapan menjadi 14 ribu ton per hari, dari sebelumnya 2.000 ton per hari. Namun ia berharap, angka tersebut bisa dinaikkan menjadi 20 ribu ton per hari.

Selain itu, Kementan siap mengirimkan benih padi Inpari 32 dan 33, seperti yang diinginkan Bupati Lamongan Fadeli. Karena di Lamongan, masih banyak petani yang menanami areal persawahan miliknya dengan tanaman padi.

Meski saat ini, Lamongan tengah mengembangkan kawasan jagung modern di lahan seluas 10 ribu hektar.

“Ini tentu sebuah kehormatan bagi kami. Meski sebelumnya, Lamongan sudah membuka kawasan percontohan pertanian modern dengan menggunakan benih Inpari 32 dan 33, yang mampu mencapai produktivitas 10 ton per hektar,” ujar Bupati Lamongan, Fadeli.

Selama 2016, luas tanam padi Lamongan mencapai 158.160 hektar dengan produksi mencapai 1.053.796 ton dan produktivitas 6,6 ton per hektar. Fadeli berharap, produktivitas di tahun ini mengalami peningkatan 10 persen.

“Dengan begitu, para petani yang ada di Lamongan akan bisa lebih sejahtera. Apalagi, Kementan juga sudah siap membantu pengadaan benih padi Inpari 32 dan 33,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com