Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat dan Wacana Konvensi Capres dalam RUU Pemilu

Kompas.com - 17/01/2017, 07:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengadakan konvensi calon presiden kembali digaungkan di tengah bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Apalagi, wacana ini muncul ketika beberapa partai menginginkan agar ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) berubah menjadi 0 persen.

Konvensi diharapkan dapat menjadi solusi dari upaya menghadirkan calon-calon presiden yang berkualitas kepada masyarakat.

Partai Demokrat, sebagai parpol yang sudah pernah melaksanakan konvensi 2014 silam, menyambut positif usulan tersebut.

"Kami sampaikan bahwa jauh sebelum teman-teman mengusukkan, kami sudah memulai tradisi itu," kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senin (16/1/2017).

"Kalau itu dilakukan, kami malah sangat senang," ujar dia.

Namun, Demokrat belum memutuskan apakah dalam pilpres 2019 nanti akan mendorong dilaksanakannya kembali konvensi atau tidak.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, menganggap cara tersebut menarik untuk dilakukan dan merupakan tata cara pemilu modern.

Terlepas dari akan atau tidak diterapkannya konvensi oleh setiap partai politik, rekrutmen serupa sebetulnya sudah dilakukan. Misalnya, dalam perekrutan calon kepala daerah jelang pilkada serentak.

"Bisa dilihat juga apa yang dilakukan partai-partai sekarang dalam hal penjaringan calon gubernur itu kan sebenarnya juga mini konvensi dari internal partai, dan itu bagus," ucap Roy.

Ia pun mengapresiasi langkah parpol lain yang mengambil langkah mini konvensi tersebut, misalnya PDI-Perjuangan yang melakukannya jelang penentuan calon gubernur DKI Jakarta.

Tak hanya kepada parpol yang menyelenggarakan, Roy juga mengapresiasi pihak-pihak yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

"Kayak Mas Sandi (Sandiaga Uno), Mas Yusril (Yusril Ihza Mahendra), itu kan mereka ikut. Haji Lulung juga. Meskipun akhirnya mereka-mereka tidak semua bisa dimajukan oleh parpol yang bersangkutan," ucapnya.

(Baca juga: DPR Belum Satu Suara soal Ambang Batas Pencapresan)

Konvensi yang pernah dilakukan Demokrat pada 2014 silam, menurut Roy, sudah cukup ideal. Hal itu diukur misalnya dari panitia konvensi yang merupakan tokoh-tokoh independen luar partai.

Para peserta konvensi juga diharuskan mengemukakan konsep mereka ke seluruh penjuru Tanah Air dan membawa nama partai. Konvensi juga sangat terbuka bagi tokoh-tokoh luar partai.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com