Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesan Menlu Retno soal Naik Motor dan Jalan Kaki ke Istana...

Kompas.com - 05/12/2016, 11:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terpaksa naik motor dicampur jalan kaki dari kantornya di Jalan Pejambon, ke ke Istana Kepresidenan, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Momen itu terjadi saat Retno dipanggil mendadak oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (2/12/2016), untuk melaporkan beberapa hal terkait urusan luar negeri.

Saat itu, jalanan masih padat pasca-aksi doa bersana yang digelar di Monas. Moda transportasi sepeda motor pun dipilih Menlu untuk mengatasi kemacetan.

"It's nice," kata Menlu saat ditanya kesannya menaiki sepeda motor ke Istana, Senin (5/12/2016).

Retno menceritakan, ia berangkat dibonceng oleh sekretarisnya, Muhammad Al Aula, meminjam sepeda motor salah satu karyawan Kemenlu.

Retno berangkat dari kantornya sekitar pukul 14.45 WIB. Sepeda motor yang ditumpangi Menlu harus berjalan dalam keadaan lambat karena tertahan oleh kemacetan.

Namun, sesampainya di Jalan Veteran I, motor yang ditumpangi Menlu sama sekali tidak bisa berjalan.

"Di Jalan Veteran, sudah berhenti, karena saudara kita sedang berjalan menuju Jalan Juanda untuk kembali, kan. Karena itu sudah lepas shalat Jumat," ujar Retno.

Akhirnya, motor yang ditumpangi Menlu pun diparkir di pinggir jalan. Ia dan sekretarisnya lalu berjalan kaki ke Istana. Jaraknya masih sekitar 1 kilometer.

Menlu baru tiba di Istana pada pukul 15.45 WIB.

"Waktu yang paling lama yang diperlukan dari Pejambon ke Istana. Satu jam," ucap Retno.

(Baca juga: Saat Menlu Retno Naik Motor Membelah Jakarta Menuju Istana)

Meski biasanya naik mobil dinas mewah dan kini harus naik motor dan dicampur berjalan kaki, Retno justru menikmati perjalanannya itu.

"Saya naik motor sudah biasa, jalan kaki apalagi," ucapnya.

Kompas TV Demokrasi Indonesia Damai dan Bermartabat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com