Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Kadin Sarankan Donald Trump Belajar "Tax Amnesty" dari Jokowi

Kompas.com - 01/12/2016, 15:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani menilai, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump harusnya belajar menerapkan program pengampunan pajak atau tax amnesty dari Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Rosan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Jakarta, Kamis (1/12/2016), yang juga dihadiri oleh Jokowi.

Awalnya, Rosan menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan perwakilan Kadin Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

(baca: Jokowi Akan Kejar 95 Persen Wajib Pajak yang Belum Ikut "Tax Amnesty")

Menurut Rosan, dalam pertemuan itu, perwakilan Kadin AS menceritakan banyak hal, salah satunya terkait dengan rencana Trump untuk menjalankan program Tax Amnesty.

Rencana Donald Trump, kata dia, didasarkan atas adanya data yang menyebut ada 2,5 triliun Dollar AS dana orang Amerika Serikat yang berada di luar negeri.

Mendengar wacana tersebut, Rosan langsung menyampaikan bahwa Trump seharusnya belajar dulu kepada Presiden Jokowi.

(baca: Jokowi: "Tax Amnesty" Kita Paling Sukses dalam Sejarah Dunia)

"Mereka menyampaikan bahwa Trump akan membangun infrastruktur dan tax amnesty. Kalau begitu Trump harus bertemu dengan Presiden saya untuk mendapatkan advice, bagaimana program itu berjalan sukses ke depan," kata Rosan.

Rosan menilai, periode I Tax Amnesty yang sudah ditutup ditutup pada 30 Oktober 2016 menuai kesuksesan.

Penerimaan uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun. Sementara deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun.

(baca: Pemerintah Yakin "Tax Amnesty" Tahap Kedua Lebih Sukses)

Menurut dia, melihat capaian itu, Indonesia patut untuk menjadi panutan.

"Tax amnesty nomor satu yang paling berhasil di dunia," ujar Rosan.

Rosan menilai, capaian Tax Amnesty itu bukan hanya telah menggenjot pendapatan Indonesia dari pajak, namun juga telah berhasil memberikan sentimen positif kepada investor.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com