Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Kadin Sarankan Donald Trump Belajar "Tax Amnesty" dari Jokowi

Kompas.com - 01/12/2016, 15:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani menilai, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump harusnya belajar menerapkan program pengampunan pajak atau tax amnesty dari Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Rosan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Jakarta, Kamis (1/12/2016), yang juga dihadiri oleh Jokowi.

Awalnya, Rosan menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan perwakilan Kadin Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

(baca: Jokowi Akan Kejar 95 Persen Wajib Pajak yang Belum Ikut "Tax Amnesty")

Menurut Rosan, dalam pertemuan itu, perwakilan Kadin AS menceritakan banyak hal, salah satunya terkait dengan rencana Trump untuk menjalankan program Tax Amnesty.

Rencana Donald Trump, kata dia, didasarkan atas adanya data yang menyebut ada 2,5 triliun Dollar AS dana orang Amerika Serikat yang berada di luar negeri.

Mendengar wacana tersebut, Rosan langsung menyampaikan bahwa Trump seharusnya belajar dulu kepada Presiden Jokowi.

(baca: Jokowi: "Tax Amnesty" Kita Paling Sukses dalam Sejarah Dunia)

"Mereka menyampaikan bahwa Trump akan membangun infrastruktur dan tax amnesty. Kalau begitu Trump harus bertemu dengan Presiden saya untuk mendapatkan advice, bagaimana program itu berjalan sukses ke depan," kata Rosan.

Rosan menilai, periode I Tax Amnesty yang sudah ditutup ditutup pada 30 Oktober 2016 menuai kesuksesan.

Penerimaan uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun. Sementara deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun.

(baca: Pemerintah Yakin "Tax Amnesty" Tahap Kedua Lebih Sukses)

Menurut dia, melihat capaian itu, Indonesia patut untuk menjadi panutan.

"Tax amnesty nomor satu yang paling berhasil di dunia," ujar Rosan.

Rosan menilai, capaian Tax Amnesty itu bukan hanya telah menggenjot pendapatan Indonesia dari pajak, namun juga telah berhasil memberikan sentimen positif kepada investor.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com