Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Yakin "Tax Amnesty" Tahap Kedua Lebih Sukses

Kompas.com - 19/10/2016, 20:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakin program amnesti pajak tahap kedua akan lebih sukses dibandingkan tahap pertama.

Pramono yakin bahwa jumlah dana yang dideklarasi dan direpatriasi sekaligus dana tebusannya lebih besar jumlahnya dibandingkan amnesti pajak tahap pertama.

"Kami meyakini program tax amnesty periode kedua ini hasilnya akan cukup menggembirakan," ujar Pramono di kantornya, Rabu (19/10/2016).

"Karena apa? Kalau di periode pertama, lebih banyak perorangan. Periode kedua ini akan lebih banyak dari korporat," kata dia.

Dengan demikian, otomatis dana yang dideklarasi atau direpatriasi juga akan lebih besar jumlahnya.

Pramono pun optimistis target amnesti pajak akan tercapai hingga tahap ketiga nantinya.

Pramono menambahkan, Presiden akan tetap melakukan sosialisasi amnesti pajak pada periode kedua ini demi tercapainya target.

Diketahui, pada termin pertama program amnesti pajak yang ditutup pada 31 September 20016, uang tebusan tercatat Rp 97,1 triliun, dari target Rp 165 triliun.

Adapun, jumlah harta yang dideklarasikan serta direpatriasi, yakni mencapai Rp 3.540 triliun.

Presiden Joko Widodo mengatakan, yang paling penting dalam amnesti pajak adalah bukan berapa rupiah yang masuk ke kas negara, namun ini adalah momentum reformasi sistem perpajakan Indonesia.

(Baca: Cerita Jokowi "Todong" Pengusaha untuk Ikut "Tax Amnesty")

Diterbitkannya UU Amnesti Pajak akan disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya sejumlah UU, antara lain UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU PPH dan UU PPN.

"Tujuan yang juga lebih penting adalah membangun sebuah trust masyarakat terhadap pemerintah bahwa membayar pajak itu penting dalam rangka membangun negara," ujar Jokowi.

"Dan kita harapkan dari uang pajak tadi bisa membangun infrastruktur. Masyarakat pembayar pajak tadi juga bisa lihat hasilnya nyata. Itulah yang ingin kita bangun," lanjut dia.

Kompas TV "Tax Amnesty" Rangkul Pedagang Tanah Abang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com