Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Apresiasi Rencana Doa Bersama di Monas

Kompas.com - 29/11/2016, 11:26 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA. KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengapresiasi rencana aksi yang bakal dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Pada acara yang akan digelar di Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2016 itu, GNPF MUI mengaku akan melakukan doa bersama dan shalat Jumat berjamaah.

Rencana aksi itu berbeda dengan dua aksi sebelumnya yang turun ke jalan menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menistakan agama.

(baca: Jokowi: Siapa Bilang Ada Demo 2 Desember? Yang Ada Doa Bersama)

Hal itu disepakati GNPF MUI setelah Polri melarang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Jika digelar doa bersama, Ryamizard mengangap hal itu memberikan pesan damai dan mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.

"Tujuannya zikir itu kan memuji Tuhan, harus pikiran suci, mulutnya suci, kalau itu semua, bagus," ujar Ryamizard usai acara HUT ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

"Makin banyak, makin bagus, kan diterima oleh Tuhan," tambah dia.

(baca: Polri Imbau Masyarakat Beraktivitas Normal pada 2 Desember)

Ia berharap semua pihak yang ikut dalam aksi nantinya dapat berpikiran jernih dan tetap mengusung pesan damai dalam setiap kegiatan.

"Saya berharap apa yang kita lakukan itu berjalan baik. Namanya berzikir itu memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan maka Tuhan memberikan segalanya. Tetapi kalau Tuhan marah, akibatnya luar biasa," kata dia.

Kepolisian dan pihak GNPF MUI sepakat bahwa aksi pada 2 Desember2016, digelar di kawasan Monas.

 

Polri juga menyiapkan Jalan Merdeka Selatan jika massa tidak tertampung di Monas.

(baca: Aksi 2 Desember Akan Diisi Ceramah dan Doa Bersama)

Acara doa bersama akan dimulai pukul 8.00 WIB hingga diakhiri shalat Jumat berjamaah.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com