Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Korupsi Pemilihan Rektor Pintu Masuk untuk Korupsi Lainnya

Kompas.com - 29/10/2016, 10:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menganggap korupsi dalam pemilihan rektor perguruan tinggi termasuk dalam 12 modus yang terjadi dalam sektor pendidikan.

Ia mengatakan, permainan dalam pemilihan tersebut dijadikan pintu masuk bagi pemegang kuasa untuk melakukan praktik korupsi yang lebih luas.

"Korupsi pemilihan rektor pintu masuk untuk korupsi lainnya. Dia mengambil posisi ini dulu untuk mengunci sektor lain," ujar Donal dalam diskusi "Populi Center Smart FM" di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

(baca: KPK Usut Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor Sejumlah PTN)

Donal mengatakan, anggaran untuk pendidikan salah satu sektor tertinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, yakni Rp 424 triliun.

Berdasarkan data ICW, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor tertinggi terjadinya tindak korupsi.

"Ini kan ironis, kalau kita lihat sangat bisa ditebak kalau melihat teori korupsi di mana ada uang, potensi korupsi makin besar," kata Donal.

(baca: KPK: Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor Biasanya di Universitas Beraset Besar)

Korupsi yang bisa lahir sebagai dampak permainan pemilihan rektor antara lain dalam pengadaan barang dan jasa, penjualan aset perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa, dan juga penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan jajaran di bawahnya seperti dekan-dekan fakultas.

Belum lagi praktik pungutan liar yang dilakukan oknum akademisi di perguruan tinggi itu.

(baca: KPK Akan Kaji Hak Suara Menteri Sebesar 35 Persen dalam Pemilihan Rektor)

Setidaknya ada 37 kasus menyangkut perguruan tinggi yang ditangani aparat penegak hukum. Rata-rata kasusnya terkait pengadaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur.

"Pengadaan barang dan pembangunan itu bukan pada kebutuhan kampus, tapi apa yang diinginkan pengambil keputusan," kata Donal.

Biasanya, kata Donal, rektor yang melakukan permainan uang dalam pemilihan itu, sudah "ditandai" oleh pihak tertentu.

Pengusaha sektor barang dan jasa yang ingin menawarkan proyeknya mengincar perguruan tinggi yang rektornya bisa diajak kongkalingkong.

"Apalagi kalau orangnya terafiliasi partai tertentu. Ada benang merahnya kalau mau masuk ke kampus ini, tinggal didekati," kata Donal.

Kompas TV Mantan Rektor UNAIR Resmi Tersangka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com