Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Undangan UMNO, Setya Novanto Singgung Penyanderaan WNI dan Investasi

Kompas.com - 05/08/2016, 20:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus DPP Partai Golkar melawat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan United Malays National Organisation (UMNO) di Putra Jaya, Malaysia, Jumat (5/8/2016).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar berkesempatan menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Novanto mengapresiasi hasil pertemuan antara PM Najib dan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan pandangan. "Saya berharap hubungan kedua negara ke depan akan semakin baik, terutama kerja sama di sektor ekonomi, perlindungan WNI, dan keamanan wilayah laut," kata Setya melalui keterangan tertulisnya, Jumat (5/8/2016).

Setya menyampaikan bahwa Partai Golkar telah berhasil melewati masa sulit pasca-konflik internal yang terjadi lebih dari satu tahun belakangan. Dan saat ini, sudah siap memposisikan diri untuk mendukung pemerintah.

"Serta menegaskan dukungan kepada Jokowi sebagai Presiden dalam pemilu 2019," kata dia.

Pertemuan partai lintas negara ini membawa sejumlah agenda penting. Di antaranya kerja sama bidang politik, keamanan wilayah, perlindungan WNI, dan kerja sama ekonomi.

"Kami berharap UMNO sebagai partai sahabat agar tetap solid dan kuat, dan sebagai sesama partai pendukung pemerintah dapat terus bekerja sama dengan baik," ujar Novanto dalam pidato sambutannya.

Setya berharap agar upaya menjaga keamanan laut di wilayah perbatasan, khususnya di perairan Sulu, dapat segera dilaksanakan dengan baik. Terlebih saat ini masih ada 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Kami mendorong agar hasil pertemuan tingkat menteri antara Menhan Indonesia, Malaysia dan Filipina di Bali dapat segera ditindaklanjuti karena ini merupakan tugas bersama menjaga kondusifitas di wilayah laut," kata dia.

Setya meminta Pemerintah Malaysia terus meningkatkan perlindungan kepada TKI dan memberikan kebijakan pemutihan bagi para TKI yg tidak memiliki dokumen resmi.

"Ada lebih dari 100 TKI kita di Malaysia yang terancam hukuman mati. Kami mohon kearifan dari kerajaan Malaysia untuk memberikan pengampunan kepada mereka," kata dia.

Selain itu, Setya memaparkan sejumlah kerja sama antara RI dan Malaysia di bidang ekonomi dan sumber daya energi.

Pada 2013, volume perdagangan RI-Malaysia adalah senilai 24 miliar Dolar Amerika, kemudian mengalami penurunan pada 2015 menjadi 16,6 miliar Dolar Amerika atau mengalami defisit sebesar 900 juta Dolar Amerika.

"Ke depan kami menargetkan volume perdagangan RI-Malaysia sebesar 30 miliar Dolar Amerika. Oleh sebab itu, kerja sama perdagangan kedua negara perlu kembali ditingkatkan," kata dia.

Guna mendorong kerja sama ekonomi di sektor energi, Setya berharap Malaysia dapat meningkatkan investasinya.

"Termasuk eksplorasi migas di kawasan Natuna," kata dia. Setya juga menyinggung sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Ia berharap, upaya penyelesaian tidak berlarut-larut, apalagi menjadi konflik yang dapat mengganggu hubungan diplomatik antarnegara sahabat.

Turut serta dalam kunjungan itu di antaranya Ketua Harian Nurdin Halid, Sekjen Idrus Marham, Bendahara Umum Robert Kardinal, Korbid Polhukam Yorris Raweyai, Korbid Kesra Roem Kono, Kabid Hubungan Luar Negeri Meutia Hafid, Kabid Kerjasama Eksekutif dan Legislatif Yahya Zaini, dan Kabid SDA dan Lingkungan Hidup Satya Yudha, serta Kabid Pemuda dan Olahraga Fadh Arafiq.

Kompas TV Ini Strategi Partai Golkar Hadapi Pilkada Serentak

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Nasional
KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

Nasional
Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Nasional
KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

Nasional
Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com