Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Sinergitas Polri dan Kejelasan Informasi Dinilai Rendah pada Arus Mudik 2016

Kompas.com - 14/07/2016, 14:44 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sinergitas dan kejelasan informasi terkait arus mudik 2016 lalu sangat rendah. Sebaliknya, masyarakat memandang keberadaan, keramahan, kedisiplinan, dan kemampuan aparat sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut tercermin dalam survei yang dilakukan Indonesian Network for Public Service Watch (Inpitch) dan Berdikari Institute.

Kedua lembaga mengambil enam indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat. Keenam indikator itu yakni soal keberadaan, keramahan kedisiplinan, kemampuan, sinergitas dan kejelasan informasi.

Berdasarkan hasil survey tersebut, nilai rata-rata indeks kepuasaan masyarakat atas kinerja aparatur kepolisian selama arus mudik dan balik sudah baik dengan nilai 3,82 dari skala 0-5.

(Baca: Tol Brebes Timur Jadi "Neraka" Pemudik, Ini Dia Penyebabnya....)

Direktur Inpitch Paring Waluyo Utomo menyimpulkan bahwa kepuasan masyarakat tertinggi berada di indikator keberadaan, keramahan, kedisiplinan dan kemampuan. Namun, nilai kepuasaan masyarakat terendah berada di indikator sinergitas dan kejelasan informasi.

"Kami simpulkan nilai kepuasaan masyarakat konversi ada di indikator keberadaan, keramahan, kedisiplinan dan kemampuan. Namun catatan paling rendah, soal sinergitas dan kejelasan informasi," ujar Paring saat memberikan keterangan di kawasan Cikini, Kamis (14/7/2016).

Paring menuturkan, kemacetan parah yang terjadi di pintu tol Brebes Timur selama masa arus mudik terjadi karena kurangnya koordinasi dan sinergitas internal kepolisian.

(Baca: Macet Parah Mudik Lebaran, Wapres Minta Maaf)

Setiap Polres, kata Paring, berlomba-lomba untuk membuang arus kendaraan agar tidak kemacetan di wilayahnya. Hal ini mengakibatkan pemumpukan di titik jalur terakhir, seperti misalnya di Brebes Timur.

"Kami melihat kurangnya koordinasi dan sinergi antar Polres. Masing-masing Polres berlomba lebih cepat membuang arus, jangan sampai ada kemacetan di daerahnya. Akibatnya yang paling ujung akan terjadi penumpukan. Misal di pintu tol Brebes," kata Paring.

Selain itu, menurut Paring, masyarakat juga tidak puas dengan kinerja Polri terkait kejelasan informasi soal rute pengalihan arus untuk menghindari kemacetan dan kondisi jalan. Masyarakat juga tidak mendapat informasi yang utuh soal jalur alternatif.

Menurut Paring, selama arus mudik dan balik, banyak jalur alternatif tidak digunakan secara maksimal oleh pemudik.

(Baca: 12 Orang Meninggal Dunia karena Macet Horor di Brebes, Salah Siapa?)

Paring mengatakan seharusnya informasi detail mengenai jalur pengalihan arus, titik kemacetan dan rute jalur alternatif bisa disebar ke masyarakat melalui teknologi informasi yang ada sebelum puncak arus mudik maupun balik.

"Soal informasi perjalanan, rute dan kondisi jalan bagi pemudik tidak tersebar dengan baik. Harusnya info pemecahan arus sudah bisa disebar sejak awal. Info jalur alternatif juga tidak diberikan. Menurut pantauan kami, jalur alternatif tidak digunakan secara maksimal," ungkap dia.

(Baca: Soal Kemacetan Tol Brebes Timur, Wapres Minta Tak Ada yang Saling Menyalahkan)

Survey yang digagas oleh Inpitch dan Berdikari Institute ini dilakukan mulai 3-5 Juli 2016 untuk arus mudik dan 8-10 juli 2016 untuk arus balik. Sebanyak 5.048 responden dilibatkan dengan komposisi 70% pengguna roda dua dan roda empat, sisanya pengguna kendaraan umum.

Inpitch dan Berdikari Institute memantau 16 titik survey berdasarkan catatan kepolisian 5 tahun terkait lokasi mudik yang menjadi langganan macet dan rawan kecelakaan.

Kompas TV Apa Permasalahan "Brexit" Hingga Jadi Momok Pemudik?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com