Wasekjen Demokrat: Publik Bisa Menduga Ini Ada Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa kader Demokrat di DPR, I Putu Sudiartana, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terlalu tergesa-gesa.

Menurut Rachlan, dalam jumpa pers Rabu (29/6/2016) malam, penjelasan KPK sama sekali tak menggambarkan bahwa proses penangkapan Putu merupakan sebuah OTT.

"Kenapa secepat ini dilakukan penangkapan dan diberi status OTT, sementara tak ada transaksi saat penangkapan dan bukti petunjuk berupa bukti transfer itu belum diselidiki," ujar Rachlan saat diwawancarai di Jakarta Pusat, Rabu.

(Baca: Kronologi Penangkapan Politisi Demokrat I Putu Sudiartana oleh KPK)

"Kalau seperti ini, publik akan mempertanyakan apakah ini suatu tindakan hukum murni atau motif politik yang dilakukan oleh tangan tersembunyi," kata dia.

Rachlan mengatakan, Demokrat pun menuntut penjelasan dari KPK terkait penangkapan Putu. Sebab, Putu yang berada di Komisi III DPR tidak ada sangkut pautnya dengan pengerjaan proyek infrastruktur. Sebab, lazimnya hal tersebut melibatkan Komisi V DPR.

"Jadi, agar publik tak menilai macam-macam, KPK harus bisa menjelaskan keterkaitan Putu yang bukan di komisi yang mengurus infrastruktur, terlebih Putu tak berasal dari Sumatera Barat, tetapi dia tersangkut kasus proyek infrastruktur di Sumatera Barat," tutur Rachlan.