Luhut Duga Menhan Tak Menangkap Tujuan Pembongkaran Makam Korban 1965

Kompas.com - 20/05/2016, 13:34 WIB

Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Lihat Foto

Silaturahim - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan kepada wartawan usai berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (7/1). Kedatangan Luhut ke KPK untuk bersilaturaim juga merupakan kunjungan resmi pertama menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi ke KPK, setelah para pimpinan KPK yang baru di lantik tanggal 27 Desember 2015 yang lalu. Selain itu juga membicarakan mengenai masalah tindak pencucian uang dengan para pimpinan KPK Kompas/Alif Ichwan (AIC) 07-01-2016(ALIF ICHWAN)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryaducu di Kantor Kemenhan, Jumat (12/2/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tidak mempersoalkan pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menolak pembongkaran makam diduga korban peristiwa 1965.

Luhut yakin Ryamizard telah salah paham sehingga memberi pernyataan demikian.

"Mungkin Menhan enggak menangkap maksud saya," ujar Luhut di acara coffe morning di kantornya, Jakarta, Jumat (20/5/2016).

Luhut menjelaskan kembali bahwa pembongkaran makam itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu, salah satunya peristiwa 1965.

Banyak rumor soal korban dalam peristiwa itu. Informasi yang paling mengganggu pemerintah ialah bahwa jumlah korban peristiwa tersebut mencapai 400.000 orang di seluruh Indonesia.

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Menteri Pertahanan Ryamizard Ryaducu di Kantor Kemenhan, Jumat (12/2/2016)

Pembongkaran makam itu diharapkan mampu mengklarifikasi jumlah korban. Selain memastikan jumlahnya, pemerintah ingin memastikan apakah semua jenazah yang ada di makam-makam itu betul-betul korban dari peristiwa 1965 atau bukan.

(Baca: Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965)

"Kami harus cari datanya betul-betul. Jangan sampai Indonesia ini dibilang negara holocaust oleh bangsa lain. Makanya, makam itu dibongkar," ujar Luhut.

Jika dengan alasan demikian Ryamizard tetap menolak, Luhut tidak mempersoalkannya. Sebab, hal ini sudah resmi kebijakan pemerintah.

(Baca: Pembongkaran Kuburan Massal Korban 1965 Akan Libatkan TNI AD)

Luhut hanya menilai, berarti Ryamizard setuju soal rumor jumlah korban mencapai 400.000 orang.

"Ya, kalau masih enggak setuju juga berarti dia (Ryamizard) itu setuju sama angka 400.000 itu," ujar Luhut.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 sebelumnya menyerahkan data mengenai jumlah kuburan massal korban tragedi 1965 ke Luhut.

Data yang diserahkan tersebut berisi informasi mengenai lokasi 122 kuburan massal yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Menurut YPKP, jumlah tersebut hanya 10 persen dari keseluruhan data yang dimiliki oleh YPKP 65.

Menhan sebelumnya mengaku tak mendukung rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965. Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru.