Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965

Kompas.com - 09/05/2016, 15:12 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan sebelum menggelar rapat dikantornya, Jakarta, bersama perwakilan Badan Intelijen Negara, Kapolri Jenderal Badrodin dan mantan Sekretaris Kabinet sekaligus pakar di bidang pertahanan, Andi Widjajanto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Senin (30/11/2015). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional. TRIBUNNEWS/HERUDINMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan sebelum menggelar rapat dikantornya, Jakarta, bersama perwakilan Badan Intelijen Negara, Kapolri Jenderal Badrodin dan mantan Sekretaris Kabinet sekaligus pakar di bidang pertahanan, Andi Widjajanto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Senin (30/11/2015). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti catatan mengenai lokasi kuburan massal yang telah diserahkan oleh Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung.

Pemerintah akan menyiapkan tim untuk melihat dan memverifikasi semua data kuburan massal yang ada.

"Kami akan siapkan tim untuk melihat beberapa kuburan yang dilaporkan, seperti di daerah Pati dan Wonosobo," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

(Baca: YPKP 1965 Sebut Ada Puluhan hingga Ratusan Kuburan Massal Tragedi 1965 di Jawa)

Namun, Luhut belum bisa memberikan keterangan mengenai kepastian waktu tim tersebut akan mulai melakukan verifikasi lapangan. Dia hanya menegaskan bahwa tim tersebut akan segera dibentuk dengan melibatkan pihak internal kementerian dan Komnas HAM.

Sebagai langkah awal, tim akan mengambil contoh di beberapa lokasi kuburan massal yang dipilih secara acak.

"Tim itu segera dibentuk. Sekarang kami ingin cari secara random di beberapa tempat. Kalau soal estimasi waktu, itu nanti," ungkap Luhut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Mengapa Data Kuburan Massal Penting untuk Penyelesaian Kasus Tragedi 1965?)

Siang tadi Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung dan Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal (IPT) 65 Reza Muharam bersama beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu HAM bertemu Luhut.

YPKP dan IPT 65 menyampaikan secara langsung beberapa catatan mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 di Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.