Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965

Kompas.com - 09/05/2016, 15:12 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan sebelum menggelar rapat dikantornya, Jakarta, bersama perwakilan Badan Intelijen Negara, Kapolri Jenderal Badrodin dan mantan Sekretaris Kabinet sekaligus pakar di bidang pertahanan, Andi Widjajanto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Senin (30/11/2015). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional. TRIBUNNEWS/HERUDINMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan sebelum menggelar rapat dikantornya, Jakarta, bersama perwakilan Badan Intelijen Negara, Kapolri Jenderal Badrodin dan mantan Sekretaris Kabinet sekaligus pakar di bidang pertahanan, Andi Widjajanto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Senin (30/11/2015). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti catatan mengenai lokasi kuburan massal yang telah diserahkan oleh Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung.

Pemerintah akan menyiapkan tim untuk melihat dan memverifikasi semua data kuburan massal yang ada.

"Kami akan siapkan tim untuk melihat beberapa kuburan yang dilaporkan, seperti di daerah Pati dan Wonosobo," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

(Baca: YPKP 1965 Sebut Ada Puluhan hingga Ratusan Kuburan Massal Tragedi 1965 di Jawa)

Namun, Luhut belum bisa memberikan keterangan mengenai kepastian waktu tim tersebut akan mulai melakukan verifikasi lapangan. Dia hanya menegaskan bahwa tim tersebut akan segera dibentuk dengan melibatkan pihak internal kementerian dan Komnas HAM.

Sebagai langkah awal, tim akan mengambil contoh di beberapa lokasi kuburan massal yang dipilih secara acak.

"Tim itu segera dibentuk. Sekarang kami ingin cari secara random di beberapa tempat. Kalau soal estimasi waktu, itu nanti," ungkap Luhut.

(Baca: Mengapa Data Kuburan Massal Penting untuk Penyelesaian Kasus Tragedi 1965?)

Siang tadi Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung dan Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal (IPT) 65 Reza Muharam bersama beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu HAM bertemu Luhut.

YPKP dan IPT 65 menyampaikan secara langsung beberapa catatan mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 di Indonesia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Subsidi Gaji Sudah Diterima 9 Juta Pekerja

Presiden Jokowi: Subsidi Gaji Sudah Diterima 9 Juta Pekerja

Nasional
Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

Nasional
Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

Nasional
'Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan'

"Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan"

Nasional
Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

Nasional
Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X