Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LSI: Calon Independen, Sinyal Masyarakat Jenuh Parpol

Kompas.com - 17/03/2016, 16:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi menilai, ada kejenuhan di masyarakat terhadap elite partai politik di balik fenomena calon independen yang belakangan ramai dibicarakan.

Pernyataan tersebut menanggapi fenomena majunya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

Ahok memilih untuk maju lewat jalur independen dengan bantuan Teman Ahok, kelompok relawan pendukungnya.

(Baca: Dukung Ahok, Nasdem dan Hanura Dinilai Dapat Banyak Keuntungan)

Masyarakat, lanjut Kuskridho, melihat, para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat tak memiliki kinerja yang cukup baik sehingga reputasi mereka di mata masyarakat juga rendah.

"Selama ini, reputasi politisi partai tidak begitu bagus di mata publik. Itu di bawah 50 persen. Artinya, memang ada kejenuhan di sana," ujar Kuskridho di Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Kuskridho menambahkan, masalah dari ketidakpercayaan publik tersebut ada pada kinerja para politisi itu sendiri, bukan pada calon independen.

(Baca: Adhyaksa Dault: Ahok Harusnya Sih Menang...)

Ia berpendapat, ketika politisi partai politik memperbaiki kinerjanya hingga reputasinya semakin baik, maka calon independen akan tidak laku dengan sendirinya.

"Ya, jangan diselesaikan dengan hukum, tetapi dengan kinerja," ujarnya.

Ia mencontohkan minimnya jumlah undang-undang yang diselesaikan DPR dalam satu tahun terakhir. (Baca: "Megawati Belum Bersuara, PDI-P Tetap Berpeluang Dukung Ahok")

Fakta tersebut lebih kurang dapat dijadikan indikator penilaian publik terhadap kinerja politisi partai politik.

"Itu harus ditangani dengan bagaimana kinerja partai ataupun politisi parpol di DPR itu bagus. Baru, setelah itu, naik reputasi mereka," ujar Kuskridho.

Hingga saat ini, baru Partai Nasdem yang memutuskan calon yang mereka dukung dalam Pilkada DKI.

Nasdem tetap mendukung Ahok meskipun ia menggunakan jalur independen.

Hanura juga akan menyusul Nasdem. Deklarasi dukungan terhadap Ahok akan dilakukan dalam waktu dekat. (Baca: Hanura Pastikan Dukung Ahok Saat Pilkada DKI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com