Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Jadi Ketum Golkar, Ade Komarudin Tak Masalah Rangkap Jabatan Ketua DPR

Kompas.com - 10/02/2016, 18:24 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin menyatakan bahwa ia kemungkinan tidak akan melepas jabatan sebagai pimpinan DPR jika nantinya terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar.

Menurut Ade, kewajiban untuk tidak rangkap jabatan tersebut tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Yang pasti, dalam AD/ART, tidak ada aturan begitu, kemudian di dalam hukum universal itu menyangkut hak asasi, itu menyangkut hak warga negara dan tidak ada halangan sesungguhnya kalau saya ingin mencalonkan," ujar Ade saat ditemui di Menara 165 Jakarta, Rabu (10/2/2016).

(Baca: Ridwan Bae: Akom Teken Surat Bermeterai, Nyatakan Tak Akan Jadi Ketum Golkar)

Menurut Ade, soal rangkap jabatan, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla sama-sama pernah memimpin dengan rangkap jabatan.

Akbar Tandjung saat menjadi Ketua Umum Golkar juga menjadi Ketua DPR, sementara Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden saat menjabat sebagai ketua umum. Ade mengatakan, yang terpenting saat ini adalah bagaimana bekerja sebagai Ketua DPR.

(Baca: Agung Laksono: Akom Jangan Mau Semua Jabatan)

Mengenai jabatan di internal partai, menurut Ade, hal tersebut akan dipikirkan dengan lebih matang.

"Saya ingin semua pekerjaan di mana pun harus maksimal buat negara ini, harus ada manfaatnya. Saya dan 560 anggota DPR lain digaji oleh rakyat, pasti harus ada manfaat untuk yang membayarnya melalui pajak," kata Ade.

Kompas TV Siapa Ketum Golkar Selanjutnya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com