Seharusnya, kata Tifatul, Fahri menerima evaluasi dari Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
"Fahri hadapi saja evaluasi ini. Kalau dipanggil BPDO, dia seharusnya datang dong, itu baru kesatria. Jangan teriak-teriak di media," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Tifatul enggan berspekulasi soal desakan mundurnya Fahri dari kursi Wakil Ketua DPR.
Namun, jika BPDO ingin melakukan rotasi, Tifatul menyarankan agar Fahri menerimanya.
"Saya dari Presiden PKS, jadi Menkominfo, dan sekarang cuma jadi anggota biasa, biasa-biasa saja, tidak ada masalah," ujar dia.
Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/1/2015) kemarin, Fahri Hamzah mengatakan, BPDO PKS tidak memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja pejabat publik.
Sebab, badan tersebut bertugas untuk mengurusi persoalan disiplin internal kader.
Hal itu diungkapkan Fahri menyusul adanya pemberitaan terkait permintaan sejumlah kader PKS yang menginginkan dirinya mundur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.