Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 34 Persen Publik Harap Penegakan Hukum Tak Tebang Pilih

Kompas.com - 24/12/2015, 16:50 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Founding Father House (FFH) merilis hasil survei "Persepsi dan Harapan Publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016".

Dari hasil survei, didapatkan sejumlah 34 persen publik mengharapkan penegakan hukum yang adil atau tak tebang pilih.

"Jadi publik itu dipertontonkan dengan bagaimana perilaku aparat negara, perlakuan terhadap orang kaya dan orang miskin itu agak berbeda," ujar Peneliti Senior FFH, Dian Permata pada sebuah acara diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Dalam paparannya, Dian menambahkan, selain mengharapkan penegakan hukum yang tak tebang pilih, harapan publik kepada pemerintah Jokowi-JK di bidang hukum adalah untuk menangkap pelaku korupsi

Ada 22,9 persen yang mengharapkan aparat penegak hukum lakukan pemberantasan korupsi, serta aparat yang bersih dan tidak disuap.

Adapun pada pertanyaan lainnya terkait persepsi publik terhadap situasi hukum di Indonesia, 23,3 persen menilai hukum berpihak pada penguasa atau orang kaya.

Sementara itu, hasil lainnya secara berturut-turut adalah, publik berharap koruptor banyak ditangkap KPK (22,1 persen).

Hasil survei juga menunjukkan bahwa sejumlah 29, 2 persen publik menilai penegakan hukum saat ini sudah baik dan 32,2 persennya menilai tidak baik.

Sedangkan, terkait persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, 35,2 persennya menilai baik dan hanya 29, 3 persen yang menilai tidak baik.

Adapun, 16,1 persen publik bahkan menilai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah sangat baik.

Berkaca pada hasil survei, kata Dian, terpilihnya pimpinan baru KPK menjadi pertaruhan bagi citra pemerintahan Jokowi-JK terkait sejauh mana pimpinan terpilih dapat memenuhi ekspektasi publik.

"Apakah ekspektasi publik yang tinggi tentang harapan di bidang hukum itu dapat diwujudkan atau tidak?" tanya Dian.

"Jika pimpinan baru KPK itu tidak dapat melaksanakan harapan publik itu maka efeknya berpengaruh pada Jokowi-JK," ujarnya.

Survei itu dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015. Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling.

Jumlah responden 813 orang yang sudah memiliki hak pilih. Sementara tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com