Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Faizal: Tiga Politisi Golkar yang Diadukan ke MKD Seharusnya Tak Boleh Bersidang

Kompas.com - 16/12/2015, 15:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Nasdem, Akbar Faizal, meminta tiga politisi Partai Golkar yang telah dilaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yakni Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir tak diperbolehkan untuk mengikuti sidang putusan kasus Ketua DPR Setya Novanto.

Dia meminta pimpinan DPR bersikap adil dengan turut menonaktifkan mereka. Sebab, saat ini Akbar juga sudah dinonaktifkan sebagai anggota MKD karena dilaporkan oleh Ridwan Bae ke MKD.

"Saya mengadukan tiga orang, apabila saya tidak boleh ikut sidang, seharusnya tiga orang ini tidak boleh ikut sidang," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

(Baca: Nonaktifkan Akbar dari MKD, Pimpinan DPR Dinilai Panik)

Ketiga anggota MKD dari Fraksi Golkar itu dilaporkan Akbar Faizal dengan aduan tidak independen karena turut hadir dalam jumpa pers Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi saksi dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Jika tiga anggota Golkar tersebut tetap diperbolehkan mengikuti sidang putusan, Akbar menilai, semakin terbukti bahwa semua ini hanya manuver untuk menyelamatkan Setya Novanto dari jeratan sanksi kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Pemberhentian sementera di MKD ini sungguh upaya pembungkaman dari kebenaran hakiki," ucap Akbar.

Saat ini, sidang putusan kasus Novanto tengah diskors.

(Baca: Fraksi Nasdem Tunjuk Victor Laiskodat Gantikan Akbar Faizal)

Sebanyak 17 anggota MKD akan melakukan konsinyasi secara tertutup terlebih dahulu untuk membacakan pendapatnya masing-masing. Suara mayoritas akan dijadikan kesimpulan, sementara suara minoritas menjadi dissenting opinion atau pendapat berbeda.

Dalam kasus ini, Setya Novanto dibantu pengusaha minyak Riza Chalid diduga menjanjikan renegosiasi kontrak Freeport dan meminta 20 persen saham kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Permintaan saham itu dilakukan dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

Nasional
Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com