Sebab, sejak awal menyatakan bergabung dengan pemerintah, PAN memang tidak pernah menyatakan keluar dari KMP dan masuk ke KIH. (Baca: PAN Ajukan Lima Nama Calon Menteri, Istana Sebut Jokowi Belum Bahas "Reshuffle" )
"Seperti yang sudah disampaikan kalau PAN itu adalah bagian dari KMP, tetap berada di KMP, tetapi di dalam konteks pemerintahan, mendukung pemerintah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Saat ditanya apakah PAN bermain dua kaki dengan sikap yang seperti itu, Fadli tidak menjawab. Namun, Fadli menilai, sikap politik demikian adalah hak dari Partai Amanat Nasional. (Baca: Sekjen PAN Instruksikan Kader Tak Bicara "Reshuffle" )
"Itu pilihan parpol masing-masing. Parpol tidak bisa kita intervensi. Kebijakan setiap partai kan berbeda-beda," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini.
Fadli pun mengaku tak khawatir peta politik di DPR berubah karena kursi menteri untuk PAN. Menurut dia, komunikasi antar-fraksi saat ini sudah berjalan dengan baik, tanpa melihat lagi antara KMP dan KIH. (Baca: PAN: "Reshuffle" Jilid II Pertengahan November atau Setelah Pilkada )
Dia mencontohkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 kemarin. Setiap fraksi, tak memandang KMP atau KIH, mengkritik adanya penyertaan modal negara Rp 43,5 triliun di dalam RAPBN 2016 itu.
"Partai-partai politik juga saya kira akan lebih obyektif mana program yang bagus, mana yang tidak. Ketika program pemerintah itu bagus, pasti kita dukung. Kalau program itu merugikan kepentingan rakyat, pasti kita kritik," ucapnya. (Baca: Seskab Nyatakan PAN Tidak Tawar-menawar soal Kabinet)