Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Kapolri, KPK-Polri Masih Rawan Konflik

Kompas.com - 20/10/2015, 07:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski hubungan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membaik pascakisruh beberapa waktu lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menilai kedua lembaga itu masih rawan konflik. Konflik bukan terjadi pada level pimpinan, melainkan pada jajaran anggota.

Badrodin menyebutkan, anggota kedua lembaga tersebut belum sinergi sepenuhnya dalam hal penegakan hukum serta masih menyimpan kecurigaan satu sama lain.

"Saling curiganya masih tinggi. Ini yang harus kami bangun ke depannya agar bisa saling percaya dan sinergi," ujar Badrodin kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2015).

Salah satu momen yang dinilai dapat memantik hubungan anggota kedua lembaga tersebut adalah jika ada korban yang melaporkan penyalahgunaan wewenang pihak KPK kepada Polri.

"Kalau KPK yang diduga menyalahgunakan wewenang, kan pasti ditindaklanjuti oleh polisi. Di situlah rentan berhadap-hadapannya antarmereka," ujar Badrodin.

Hal yang sama, kata Badrodin, ketika KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh personel Polri. Anggota kedua lembaga tersebut mau tidak mau kembali berhadap-hadapan sehingga memunculkan kerawanan konflik.

Sering gelar pertemuan rahasia

Untuk mengantisipasi kerawanan konflik itu, Badrodin mengaku kerap menggelar pertemuan dengan pimpinan KPK. Terkadang, pertemuan dihadiri lengkap oleh pimpinan KPK, kadang hanya diwakili oleh beberapa orang.

"Memang terus terang pertemuan-pertemuan ini tidak untuk diekspos, jadi rahasia, untuk menghindari isu-isu yang tidak produktif. Tapi, di pertemuan itu kami membahas bagaimana baiknya dua lembaga ini," ujar Badrodin.

Badrodin menganggap konflik KPK-Polri telah menyita energi dan waktu aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dia berharap Polri dan KPK bisa sinergi dalam hal penegakan hukum.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, Jusuf Kalla, genap berusia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2015). Kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi selama satu tahun ini menghasilkan banyak catatan. Salah satunya, konflik KPK-Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com