Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Jamin Tidak Usut Kasus Lama Pimpinan KPK

Kompas.com - 31/07/2015, 19:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri berkomitmen tidak mengusut kasus-kasus lama pimpinan KPK yang saat ini masih dalam tahap seleksi. Hal itu ditegaskan Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso.

"Jaminan dari Polri, pimpinan KPK nantinya itu aman dan nyaman dalam bekerja," ujar pria yang akrab disapa Buwas, dalam konferensi pers di aula gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (31/7/2015).

Bagi calon pimpinan KPK yang diketahui pernah terlibat dalam tindak pidana namun sudah dinyatakan bersih secara hukum, lanjut Buwas, tidak laik juga jika Polri membuka kasus tersebut lagi di kemudian hari. "Itu ya dianggap masa lalu saja, di kemudian hari tidak boleh lagi dijadikan permasalahan," ujarnya.

Kecuali, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan KPK, mereka terbukti melakukan tindak pidana. Menurut Buwas, hal itu malah patut diusut.

Saat ini, tim khusus Bareskrim menelusuri rekam jejak untuk mencari ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan para calon pimpinan KPK di masa lalu. Ada 48 orang yang ditelusuri. Penelusuran timnya mulai dilakukan dari tingkatan Polda, Polres hingga Polsek di wilayah yang menjadi tempat tinggal atau aktivitas harian seorang capim KPK.

"Kita menelusuri mulai dari tempat lahir, lalu tinggal di mana, kerja di mana. Kita tanya ke Polsek, Polres dan Polda, yang bersangkutan ada persoalan hukum atau tidak," ujar Buwas.

Sejauh ini, Buwas mengaku tidak kesulitan menelusuri rekam jejak tindak pidana para capim KPK. Sebab, nama-nama yang diminta ditelusuri sudah jelas, sehingga memudahkan tim Bareskrim.

Pansel telah merampungkan uji seleksi tahap ketiga yang dilakukan pada 27-28 Juli lalu. Seleksi tahap tersebut menyisakan 48 orang. Selanjutnya, mereka mengikuti tes kesehatan dan wawancara akhir yang akan dilaksanakan pada tanggal 24-27 Agustus 2015.

Pada tanggal 31 Agustus, Pansel KPK akan menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com