Husni: KPU Tidak Mengharapkan Perppu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menegaskan bahwa KPU tidak mengharapkan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bagi daerah peserta pilkada yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon. Dalam hal ini, KPU tidak ingin terlibat dalam pembahasan terkait perppu.

"KPU tidak mengharapkan perppu. Karena pilkada sudah berjalan, kita gunakan saja undang-undang yang ada," ujar Husni, saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).

Husni mengakui adanya lontaran ide dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, untuk menyiapkan perppu. Namun, Husni menegaskan bahwa posisi KPU tidak untuk membahas usulan tersebut. Menurut Husni, permintaan terkait undang-undang merupakan kewenangan pemerintah dan DPR.

"Kami sudah menyampaikan posisi kami tidak membahas di luar PKPU," kata Husni.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan perppu bagi daerah yang terancam mengalami penundaan pilkada, karena memiliki tidak lebih dari satu pasangan calon.

Dengan perppu tersebut, diharapkan daerah dengan satu pasangan calon dapat tetap dapat melaksanakan pilkada. Saat ini terdapat 13 daerah yang hanya memiliki kurang dari dua pasangan bakal calon yaitu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; dan Purbalingga, Jawa Tengah.

Selain itu, pendaftar dengan satu pasangan calon juga terdapat di Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan, di Jawa Timur. Kemudian, terdapat juga di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kota Samarinda di Kalimantan Timur; Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Adapun satu-satunya daerah yang sama sekali belum memiliki pasangan calon terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 403, daerah dengan jumlah pasangan calon kurang dari dua, akan diberikan tambahan waktu selama 3 hari ke depan.

KPU setempat akan mengumumkan dibukanya kembali proses pendaftaran pada 1-3 Agustus 2015. Namun, jika pada tambahan waktu jumlah pasangan bakal calon tidak bertambah, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga pilkada pada 2017.