Jawaban Megawati untuk Pertanyaan Jokowi soal Kinerja Lambat Pemerintah

DEPOK, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menceritakan diskusi yang pernah dilakukannya dengan Presiden Joko Widodo. Kepada Megawati, Jokowi menanyakan faktor yang menyebabkan kinerja pemerintah melambat sehingga menghambat kegiatan perekonomian.

"Saya ditanya sama Pak Presiden, apa yang membuat terjadinya pelambatan kinerja sehingga menghambat perekonomian," kata Megawati saat membuka sekolah partai calon kepala daerah di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2015).

Megawati menjawab, ada dua hal yang berpotensi memperlambat kinerja pemerintah. Pertama adalah lambannya kerja aparatur birokrasi karena kekhawatiran dalam memutuskan kebijakan. Menurut Megawati, para birokrat cenderung takut menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga sulit mengambil suatu kebijakan.

"Karena takut salah, jadi enggak mau kerja. Takutnya kalau kayak begini, dijadikan target KPK, terus diam. Kalau begitu, berarti dia enggak tahu mana yang benar dan mana yang tidak," kata Megawati.

Faktor kedua adalah niat buruk birokrat untuk mengorupsi uang negara. Megawati mengingatkan calon kepala daerah yang direkomendasikan PDI-P agar mereka menyingkirkan jauh-jauh niat korupsi. Menurut dia, korupsi yang paling rawan dilakukan kepala daerah berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial (bansos).

"Bansos disimpan-simpan sampai nanti waktunya. Jangan loh ya simpan-simpan bansos dan mau dipakai. Senang deh saya, kena (KPK nanti). Enggak percaya? Coba dilakoni saja," ucap Megawati.

Menurut Megawati, lebih kurang 128 kepala daerah terjerat kasus korupsi di KPK. Ia merasa heran mengapa masih ada kepala daerah yang berani mengorupsi uang negara.

Mantan Presiden RI itu mengatakan, sejak pemberlakuan otonomi daerah, para kepala daerah seolah menjadi raja-raja kecil. Mereka rawan terlibat korupsi yang berkaitan dengan perizinan.

"Makanya posisi itu jadi rebutan. Kalau di daerah tambang dan perkebunan, yang mereka pikirkan nanti dapat izin bisa saya teken, maka orang itu akan berikan upeti kepada saya. Itu pikiran yang saya rekam setelah muncul Undang-Undang Otonomi Daerah. Rakyat tetap sengsara dan enggak sejalan dengan ideologi," kata Mega.

Kepada calon kepala daerah, Megawati meminta mereka mundur dari PDI-P jika sejak awal berniat memenangkan pilkada untuk korupsi. Atas dasar itu, PDI-P menggelar sekolah calon kepala daerah. Sekolah calon kepala daerah ini antara lain bertujuan memberikan pendidikan agar peserta menjauhi pelanggaran hukum. Sekolah ini juga membekali para calon kepala daerah dengan strategi memenangi pilkada.