Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Sidang Isbat Tak Perlu Dilakukan Beberapa Kali

Kompas.com - 14/07/2015, 15:09 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, sidang penetapan awal Ramadhan dan Syawal sejatinya tidak perlu dilakukan jika sudah ada kalender Hijriah tahunan yang bersifat internasional.

"Jika ada kalender Hijriah yang diakui umat Islam secara internasional, maka tidak perlu sidang isbat yang beberapa kali dilakukan dan memakan anggaran itu," kata Din di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (14/7/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, setidaknya pemerintah saat ini melakukan sidang isbat dengan tiga kali penyelenggaraan, di antaranya saat penetapan awal puasa, Lebaran, dan Idul Adha.

Sidang isbat, kata Din, hanya perlu dilakukan sekali setahun jika memang kalender Hijriah telah disepakati umat Islam secara internasional. (Baca: PP Muhammadiyah Tetapkan Idul Fitri 17 Juli)

"Jika memang sudah ada kalender kamariah internasional, tentu kalaupun isbat dilakukan cukup sekali setahun untuk menetapkan berbagai hari penting dan waktu ibadah umat Islam," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini.

Untuk itu, Din sangat mengharapkan seluruh umat Islam di seluruh dunia bersatu untuk menyusun kesamaan pandangan dalam kalender Hijriah. Dengan begitu, berbagai aktivitas spiritual Islam dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Din mengatakan, berbagai upaya penyatuan kalender Islam itu sudah dilakukan kendati belum menemui titik terang. Salah satunya ialah dengan mengumpulkan ahli astronomi dan ahli agama dari berbagai negara yang membahas tentang berbagai persoalan falak.

Ia menambahkan, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar mengatakan, kalender Hijriah memiliki arti penting bagi umat Islam.

Penanggalan yang merujuk pada peredaran bulan ini menjadi patokan bagi umat Islam dalam melangsungkan ibadahnya. Contoh penggunaannya adalah untuk menetapkan hari raya Idul Fitri.

"Jika salah dalam menentukan hari, maka bisa berpengaruh terhadap orang yang beribadah. Misalnya, kita masih tetap berpuasa, padahal sudah memasuki Idul Fitri di mana hari ini adalah salah satu hari tasyrik atau hari diharamkannya seorang Muslim untuk berpuasa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com